SOFIFI — Pencabutan status 3T untuk Pulau Taliabu disebut berpotensi menghentikan arus program afirmatif dari pemerintah pusat. Bendahara Umum FORMAPAS MALUT, Nurul Selvia Ningsi, menegaskan bahwa status tersebut selama ini menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan di daerah terluar.
“Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan mendasar, seperti masalah aksesibilitas antarwilayah, kualitas infrastruktur dasar, serta ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Nurul dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Akses Logistik dan Biaya Tinggi Jadi Persoalan Struktural
Menurut Nurul, kondisi geografis Taliabu sebagai wilayah kepulauan secara langsung memicu tingginya biaya pembangunan dan distribusi logistik. Hal ini membuat biaya pengiriman barang dan material bangunan jauh lebih mahal dibandingkan kawasan lain di Maluku Utara.
Ia mengkhawatirkan, penghapusan status 3T secara prematur akan menghilangkan prioritas Taliabu dalam skema bantuan pusat. Risiko yang mengintai antara lain perlambatan pembangunan infrastruktur, berkurangnya dukungan bagi sektor kesehatan dan pendidikan, serta menurunnya daya tarik investasi daerah.
Evaluasi Harus Objektif, Tak Cuma Lihat Angka Ekonomi
FORMAPAS MALUT menekankan bahwa evaluasi pencabutan status 3T harus dilakukan secara objektif dan komprehensif. Keputusan tidak boleh semata-mata bertumpu pada indikator pertumbuhan ekonomi yang mungkin belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah pusat didesak turut memperhitungkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kemiskinan, ketersediaan fasilitas dasar, hingga kemampuan fiskal daerah,” tegas Nurul.
Pemda Taliabu Diminta Tak Terlalu Optimistis soal Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, FORMAPAS MALUT mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu agar tidak terlalu optimistis terhadap kondisi keuangan daerah saat ini. Pemerintah daerah diminta bersikap realistis dan jujur mengenai keterbatasan kapasitas fiskal serta lambatnya laju pembangunan di wilayah tersebut.
Organisasi mahasiswa ini mendorong Pemerintah Daerah bersama DPRD Taliabu dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memperjuangkan kebijakan afirmasi ke tingkat pusat. Langkah ini dinilai vital agar percepatan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan merata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Pulau Taliabu.
