JAKARTA — Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) untuk pertama kalinya membawa pulang penghargaan Pimpinan Daerah Award 2026. Anugerah bergengsi di bidang tata kelola pemerintahan ini diberikan kepada Bupati Ubaid Yakub dalam acara yang digelar di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower Lantai 14, Kamis (27/8/2026).
Penghargaan dengan tema “Percepatan Pembangunan Daerah Berdaulat, Adil dan Makmur” ini menjadi pengakuan nasional atas kinerja Pemkab Haltim dalam sektor pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Insentif Ibu Hamil Jadi Penentu Utama Penilaian
Dewan juri menilai program bantuan dan pemberian insentif bagi ibu hamil serta ibu menyusui sebagai inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Program ini masuk dalam implementasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur pada periode kedua kepemimpinan.
Selain insentif, Pemkab Haltim juga dinilai aktif memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah tersebut menjadi fokus utama pembenahan agar akses layanan dasar semakin mudah dijangkau warga.
Bupati: Pembangunan Bukan Hanya Soal Infrastruktur
Usai menerima penghargaan, Ubaid menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan dukungan masyarakat Halmahera Timur.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program yang kami jalankan harus benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ujar Ubaid.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya dinilai dari aspek fisik semata, melainkan dari keberpihakan pelayanan terhadap warga. Menurutnya, kualitas sebuah pemerintahan justru terlihat dari sejauh mana layanan publik mudah diakses dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
Target Berikutnya: Pemerataan Fasilitas Kesehatan
Melalui penghargaan ini, Pemkab Halmahera Timur berkomitmen memperkuat inovasi pelayanan publik serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah. Capaian ini diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya pengakuan di tingkat nasional ini, publik kini menunggu realisasi pemerataan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil di Halmahera Timur yang selama ini kerap menjadi kendala akses warga.
