TERNATE UTARA — Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Maluku Utara terus berpacu dengan waktu. Dari total 1.200 unit yang dikebut, sejumlah rumah telah rampung total dan resmi diserahkan kepada pemiliknya, salah satunya di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Rabu (2/9/2026).
Penyerahan unit rumah di Tubo dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Prosesi itu turut dihadiri Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin, hingga Ketua TP-PKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid.
Target 1.200 Unit: 150 Rumah Baru, 725 Rehabilitasi, 325 Dapur
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, merinci total 1.200 unit tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota. Rinciannya, 150 unit merupakan pembangunan rumah baru, 725 unit peningkatan kualitas atau rehabilitasi, dan 325 unit berupa pembangunan dapur.
"Dari 1.200 itu tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara," ujarnya. Seluruh calon penerima bantuan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara.
Progres Pengerjaan: 40 Persen Unit Sudah Rampung, Sisanya Dikejar hingga Akhir Tahun
Musyrifah menyebut pengerjaan tidak berjalan seragam. Sebagian unit sudah tuntas, sementara lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir.
"Sejauh ini progres yang telah mencapai 100 persen itu sekitar 30 sampai 40 persen. Selebihnya sudah menuju 100 persen, sekitar 70 sampai 80 persen," kata Musyrifah. Pemerintah optimistis seluruh unit kelar sebelum penutupan tahun anggaran.
Khusus untuk Kota Ternate, tiga unit rumah baru telah diserahterimakan. Satu di Maliaro, satu di Sasa, dan satu lagi di Tubo hari ini. "Yang di Maliaro, satu lagi minggu lalu di Sasa, dan hari ini di Tubo," ungkap Musyrifah.
Anggaran Induk dan Nilai Bantuan Rp60 Juta untuk Bangun Baru
Musyrifah memastikan program ini tidak mendapat tambahan dana dari perubahan APBD 2026. Seluruh alokasi dianggarkan dalam APBD induk mengingat keterbatasan waktu pengerjaan.
"1.200 sudah ada SK Gubernur. Untuk RTLH sendiri hanya berada di anggaran induk, tidak ada anggaran perubahan ditambahkan karena mengingat waktu," jelasnya. Untuk pembangunan rumah baru, nilai bantuan yang digelontorkan mencapai Rp60 juta per unit.
Bukan Borongan: Warga Bangun Sendiri dengan Pendampingan Pemerintah
Berbeda dengan proyek konstruksi pada umumnya, pengerjaan RTLH dilakukan dengan pendekatan swadaya. Penerima manfaat membangun sendiri rumahnya, bukan melalui kontraktor borongan.
Jenis pekerjaan pun disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. "Kalau rumah itu hanya perlu diperbaiki sengnya, berarti kita perbaiki sengnya saja. Kalau rumah sudah jadi tapi belum diplester, kita plester. Atau rumah itu butuh dapur, kita bangunkan dapurnya," terang Musyrifah.
Meski dikerjakan warga, kualitas tetap diawasi. Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan pengawasan dilakukan tim khusus dan perkembangan proyek dilaporkan secara berkala melalui aplikasi. "Jadi pengawasannya tetap ada selama pekerjaan berlangsung. Jika sudah mau selesai, pasti ada laporan kepada kita," jelas Sherly.
Perusahaan Turun Tangan: BNI, BTN, Semen Tonasa hingga Cat Avian
Program RTLH juga mendapat sokongan dana dari sejumlah korporasi lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Beberapa di antaranya BNI, Bank BTN, Semen Tonasa, dan produsen cat Avian.
Dukungan ini diberikan secara selektif, menyesuaikan kebutuhan dan disparitas harga material antar-daerah. "Tidak semua. Kita lihat kabupaten-kabupaten terjauh, kemudian harga dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain jelas berbeda," kata Musyrifah.
Selain merampungkan rumah, Pemprov Maluku Utara akan berkoordinasi dengan Pemkot Ternate untuk membenahi infrastruktur pendukung permukiman, terutama akses jalan di Kelurahan Tubo.
