TERNATE — Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Ternate. Pelantikan berlangsung dalam Musyawarah Daerah dan Pelantikan DPD HKTI Provinsi Maluku Utara, Senin, 21 September 2026, dan dihadiri Wakil Sekjen Bidang Hukum DPN HKTI Chaerul Amir bersama jajaran pengurus HKTI, perwakilan pemerintah daerah, serta pengurus DPC HKTI se-Maluku Utara.
Usai dilantik, Nasri menyebut amanah tersebut sebagai tanggung jawab baru yang akan dijalankan lewat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
"Ini sebuah tanggung jawab baru. Kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan sektor pertanian, baik menyangkut kesejahteraan petani, sarana prasarana, maupun produksi," ujar Nasri.
Jumlah Petani Ternate Terus Menurun
Nasri menilai penguatan sektor pertanian di Kota Ternate tidak hanya soal menaikkan produksi. Kesejahteraan petani, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga keberlanjutan aktivitas pertanian juga perlu mendapat perhatian.
Salah satu persoalan yang disorotnya adalah semakin berkurangnya jumlah petani di Kota Ternate. Kondisi itu diikuti menurunnya semangat masyarakat untuk menggeluti sektor pertanian.
"Setiap hari petani kita di Kota Ternate semakin menurun, semangat masyarakat untuk bertani juga semakin berkurang. Makanya kita akan dorong agar semangat untuk bertani lebih meningkat," katanya.
Menurut Nasri, HKTI harus menjadi wadah yang mampu menyerap berbagai persoalan petani sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi.
DPN HKTI Soroti Kesejahteraan Petani Maluku Utara
Wakil Sekjen Bidang Hukum DPN HKTI Chaerul Amir menegaskan organisasi tersebut memiliki tanggung jawab memperjuangkan kesejahteraan petani. Potensi pertanian Maluku Utara dinilainya cukup besar, tetapi perlu ditopang organisasi yang kuat serta sinergi antara HKTI dan pemerintah daerah.
"Realitasnya, petani-petani kita masih jauh dari kesejahteraan. Inilah tantangan bagi ketua DPC yang baru dilantik, bagaimana petani-petani kita di Maluku Utara benar-benar mendapatkan kesejahteraannya," ujar Chaerul.
Chaerul meminta HKTI memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk dalam persoalan akses pupuk, harga hasil panen yang adil, permodalan, serta pengembangan produk pertanian.
Hasil Panen Diminta Tidak Dijual Bahan Mentah
Chaerul menilai hasil pertanian tidak seharusnya hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan produk menjadi barang olahan dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
Nasri berharap kepengurusan HKTI Kota Ternate ke depan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi itu, HKTI diharapkan ikut menjawab berbagai persoalan pertanian sekaligus meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kota Ternate.
