TIDORE — Rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Ismail Dukomalamo menyoroti tiga pekerjaan rumah sekaligus: pengelolaan bansos Kemensos yang belum sepenuhnya terintegrasi digital, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang masih rendah, dan perluasan agen perlindungan sosial di tingkat kelurahan dan desa.
Menurut Ismail, ketiga hal itu tidak bisa diselesaikan Dinas Sosial atau Dinas Dukcapil sendirian. Ia meminta jajaran pemerintahan kecamatan dan desa turun langsung menyosialisasikan program ke warga.
Mengapa Aktivasi IKD Jadi Kunci Penyaluran Bansos
Ismail menegaskan aktivasi IKD bukan sekadar urusan administrasi kependudukan. Identitas digital itu menjadi pintu masuk agar data penerima bansos valid dan bantuan tidak salah sasaran.
"Kami berharap seluruh masyarakat, baik yang berhak menerima maupun yang belum, dapat segera melakukan aktivasi IKD melalui dinas terkait. Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial atau Dukcapil saja, tetapi kita semua memiliki peran aktif untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat," ujar Ismail.
Ia meminta pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa mengawal langsung proses di wilayah masing-masing. Sosialisasi dinilai lebih efektif lewat jalur pemerintahan terdekat daripada menunggu warga datang sendiri ke kantor dinas.
7,25 Agen Perlinsos Dikerahkan di Seluruh Tidore
Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan menyebut pihaknya sudah membentuk 7,25 agen perlindungan sosial di seluruh wilayah kota. Agen itu bertugas mendampingi warga, terutama kelompok rentan yang kesulitan mengurus data secara mandiri.
"Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penginputan perlinsos. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dan peran proaktif dari seluruh camat, lurah, hingga kepala desa di kelurahan dan desa masing-masing," ucap Amin.
Dinas Sosial masih mengejar penginputan data perlinsos agar seluruh calon penerima tercatat sebelum penyaluran berikutnya. Ketersediaan data yang rapi disebut menjadi syarat agar bantuan Kemensos tidak tertahan di tahap verifikasi.
Lintas OPD Dilibatkan, dari Dukcapil hingga Kominfo
Rapat di Ruang Rapat Wali Kota itu dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Rudy Ipaenin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jahra Mandar, perwakilan Dinas PMD, Dinas Kominfo, serta para camat se-Kota Tidore Kepulauan.
Pelibatan Dukcapil diperlukan karena aktivasi IKD berada di ranah kependudukan. Sementara Dinas Kominfo berperan pada sisi infrastruktur dan konektivitas digital yang menopang sistem bansos.
Bagi warga Tidore yang belum mengaktivasi IKD, Dinas Sosial meminta mereka mendatangi dinas terkait atau berkoordinasi dengan lurah dan kepala desa setempat. Pendampingan akan diarahkan lewat agen perlinsos yang sudah tersebar di tiap wilayah.
