TERNATE — Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum mengambil langkah hukum proaktif atas mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat. Kajati Maluku Utara Roberthus Melchisedek Tacoy menilai penanganan persoalan itu mesti berangkat dari penelusuran objektif terhadap penyebabnya, bukan dari asumsi publik yang berkembang.
Proyek fisik tersebut dibiayai APBN Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak Rp 42.943.435.000. Kontraktor pelaksana yang menggarapnya adalah PT Mayagi Mandala Putra.
Analogi Pipa Bocor ala Kajati Malut
Roberthus memakai perumpamaan pipa bocor untuk menjelaskan sikap institusinya. Menurut dia, kebocoran tidak otomatis membuat PDAM jadi pihak yang harus disalahkan lebih dulu.
"Kalau tiba-tiba ada pipa bocor, bukan berarti terus kita salahkan PDAM. Kita harus cari tahu kenapa pipa itu bocor," tutur Roberthus saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kejati Malut, Senin, 9 November kemarin.
Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya dimintai pandangan soal mangkraknya proyek RSP Halbar. Hingga kini, Kejati Malut terpantau belum turun tangan secara langsung menangani proyek yang telantar tersebut.
Kajati Akui Belum Melihat Kondisi Fisik Bangunan
Roberthus mengaku belum meninjau langsung kondisi fisik rumah sakit di lapangan. Meski begitu, ia memastikan penyidik atau penyelidik akan meneliti alasan proyek itu berhenti.
"Saya belum lihat fisiknya. Dengan adanya seperti itu, tentu penyidik atau penyelidik akan meneliti apa alasan mangkraknya," ucap dia.
Ia menegaskan setiap langkah penegakan hukum dan penanganan perkara wajib berpijak pada fakta material yang utuh. Opini yang berkembang di tengah masyarakat tidak bisa dijadikan dasar menyimpulkan peristiwa.
"Proses untuk mengungkap fakta peristiwa itu tidak bisa kita simpulkan dengan opini," lanjutnya.
Penanganan Awal Diserahkan ke Kejari Halmahera Barat
Sikap tersebut mengisyaratkan jajaran Kejati Malut masih bersikap pasif. Tahap awal pengumpulan bahan keterangan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
Ketika disinggung ihwal progres penyelidikan formal di Kejari, Roberthus mengaku belum mengikuti perkembangan terbarunya.
"Saya belum monitor lagi. Karena kemarin ditanyakan wartawan sana (Halbar), saya bilang tanyakan ke Kejari karena itu wilayahnya di situ," tutupnya.
Dengan begitu, kepastian kapan penelusuran penyebab mangkraknya RSP Halmahera Barat berjalan masih menunggu langkah Kejari setempat. Proyek yang menelan anggaran negara miliaran rupiah itu belum menunjukkan tanda-tanda dilanjutkan.
