PULAU MOROTAI — Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menyatakan usulan administrasi untuk pengangkatan ratusan PPPK Paruh Waktu sudah disampaikan ke pusat. Usulan itu mencakup pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi para pegawai yang statusnya belum tuntas.
Namun tahapan berikutnya bergantung pada arahan pemerintah pusat. Pemda Morotai belum menerima petunjuk resmi soal mekanisme pengangkatan maupun pembiayaan gaji.
NIP Sudah Diusulkan, Keputusan Tetap di Pusat
Umar Ali menegaskan pihaknya tidak akan melangkah sebelum ada dasar hukum yang jelas. Seluruh proses akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pusat.
"Kalau untuk usulan, kita sudah usulkan terkait NIP. Jadi, sekarang kita tinggal tetap menunggu petunjuk dari pusat," kata Umar Ali saat dikonfirmasi di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis, 12 November 2026.
Sikap itu diambil agar tidak muncul persoalan administrasi di kemudian hari. Pemda memilih menunggu daripada mengambil kebijakan yang berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
"Kalau memang perintahnya seperti itu, ya kita ikut pusat. Kita tetap mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat," ujarnya.
Soal Gaji: Muncul Wacana Dibebankan ke Daerah
Selain kepastian pengangkatan, nasib 900 PPPK Paruh Waktu itu juga bersinggungan dengan soal pembiayaan gaji. Beredar informasi bahwa pembayaran gaji para pegawai akan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Umar Ali belum bisa memastikan skema tersebut karena belum ada aturan tertulis yang diterima. Jika pusat menetapkan pembiayaan ke daerah, Pemda Morotai akan mengikuti.
"Kalau dari pusat seperti itu, ya kita di daerah pasti menerima aturan atau perintah dari pusat. Tetapi sampai hari ini belum ada," jelasnya.
Belum Ada Surat Edaran, Pemda Terus Menunggu
Hingga Kamis, 12 November 2026, Pemda Morotai belum menerima surat edaran ataupun dokumen resmi lain yang mengatur kebijakan PPPK Paruh Waktu. Ketiadaan dokumen itu membuat proses pengangkatan belum bisa dilanjutkan.
"Surat edaran dan lain sebagainya belum ada ke kami, belum kita terima. Pokoknya kita tunggu dari pusat. Sampai hari ini memang belum ada," pungkas Umar Ali.
Dengan kondisi itu, ratusan PPPK Paruh Waktu di Pulau Morotai masih menunggu kejelasan status. Pengangkatan, penerbitan NIP, hingga kepastian siapa yang membayar gaji mereka bergantung pada instruksi yang belum turun dari pemerintah pusat.