HALMAHERA BARAT — Bupati James Uang menyampaikan bantahan itu usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Halmahera Barat, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut proyek RSP tetap berjalan sesuai anggaran yang sudah dicairkan.
“Untuk melanjutkan pembangunan RSP Kita sedang menunggu rekomendasi BPKP,” kata James kepada awak media.
Anggaran Rp 43 Miliar, Baru Rp 17 Miliar Dicairkan
James menjelaskan pagu pembangunan RSP berkisar Rp 43 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 17 miliar sudah dicairkan, sementara sisanya menunggu progres berikutnya.
“Proyek ini tidak mangkrak, karna dari anggaran 43 miliar kita baru cairkan 17 miliar, sisanya masih ada untuk progres pembangunan selanjutnya,” tuturnya.
Lokasi Proyek Dipindah dari Jano ke Kecamatan Ibu
Pembangunan RSP awalnya direncanakan di Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah. Kondisi faktual di lapangan membuat rencana itu diubah karena akses jalan menuju lokasi dinilai belum memadai.
Penyedia juga disebut keberatan menyuplai material lewat laut maupun darat di wilayah Loloda Tengah. Pemda bersama DPRD Halbar lantas bersurat ke Kementerian Kesehatan meminta persetujuan pemindahan lokasi.
Tim Kementerian Kesehatan berjumlah 11 orang sempat turun memantau lokasi Desa Jano. Saat itu kondisi hujan membuat tim tidak tembus ke lokasi awal.
“Langkah yang kita ambil itu untuk menyelamatkan proyek ini, supaya bisa dikerjakan oleh pihak penyedia, Kita pindahkan ke Kecamatan Ibu targetnya sekitar 52 ribu warga di Kecamatan Ibu yang bakal memanfaatkan RSP ini,” ujar James.
21 Poin Rekomendasi KSP dan Audit BPKP
Pemda Halbar sudah menggelar rapat di Kantor Staf Presiden dengan mengundang kementerian terkait. Rapat itu menghasilkan sejumlah poin rekomendasi, salah satunya meminta BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap RSP.
“Jadi, dari hasil rapat bersama KSP itu ada 21 poin yang harus ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan Halbar, poin-poin tersebut sampai sejauh ini Dinas Kesehatan sudah melakukan tindak lanjut dan hasilnya tinggal menunggu BPKP untuk menilai apakah bangunan tersebut sudah sesuai standar yang dilakukan oleh BPKP atau tidak,” kata James.
KSP juga merekomendasikan konsultan independen melakukan uji kelayakan bangunan. Hasil uji kelayakan tersebut menyatakan lokasi di Kecamatan Ibu layak dibangun RSP.
Rapat di Ternate Libatkan Kejati dan Inspektorat Provinsi
Sebagai tindak lanjut, Pemda menggelar rapat di Ternate bersama Gubernur Maluku Utara. Rapat itu dihadiri Asdatun mewakili Kejati Maluku Utara, Kejari Halmahera Barat, BPKP, Inspektorat Provinsi, tim anggaran kabupaten, dan DPRD Halbar.
“Dalam rapat tersebut, kita telah mendengar penjelasan dari Kejati malut, BPKP, dan inspektorat provinsi, jika syarat syarat sudah selesai maka kita akan lanjutkan program ini sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa proyek RSP itu mangkrak,” pungkasnya.