Pencarian

DKP Maluku Utara Buka Gerai Perizinan Rompon di Semua Kabupaten-Kota, Penertiban di Jalur Pelayaran Dimulai

Minggu, 15 November 2026 • 17:01:01 WIB
DKP Maluku Utara Buka Gerai Perizinan Rompon di Semua Kabupaten-Kota, Penertiban di Jalur Pelayaran Dimulai
Kadri Laetje menyampaikan kebijakan gerai perizinan rompon usai menghadiri HUT ke-81 Brimob Polri di Ternate, Sabtu (14/11/2026).

TERNATE — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara menggandeng Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuka gerai perizinan rompon yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota. Kadri Laetje menyampaikan kebijakan tersebut usai menghadiri HUT ke-81 Brimob Polri di Ternate, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Kadri, gerai perizinan dibuka agar pengusaha rompon dan pelaku usaha perikanan memiliki izin resmi sebelum beraktivitas di perairan Maluku Utara. Izin dinilai membuat mereka bisa bekerja lebih aman dan lebih tertata ke depan.

Mengapa Rompon di Jalur Pelayaran Harus Ditertibkan

Kadri menegaskan rompon yang masuk jalur pelayaran berisiko tinggi memicu kecelakaan dan mengancam nyawa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui PSDKP, katanya, akan menertibkan bangunan tersebut suka atau tidak suka karena sudah beririsan langsung dengan alur kapal.

"Untuk keselamatan masyarakat dan mereka para nelayan juga harus diselamatkan, karena kalau tidak orang naik speed boat ke Sofifi lalu tabrak Rompon speed terbalik ka berbahaya, dan itu sering terjadi, begitu tujuannya," ujar Kadri.

Insiden speed boat menabrak rompon disebutnya bukan kejadian langka di perairan Maluku Utara. Jalur Ternate–Sofifi menjadi contoh yang dia sebut karena padat dilintasi warga.

Soal Rompon Rusak, DKP Belum Bicara Ganti Rugi

Saat ditanya soal rompon yang telah dirusak, Kadri tidak menjelaskan apakah pemilik akan mendapat ganti rugi atau bagaimana mekanisme penggantiannya. Dia hanya menegaskan alasan penertiban menyangkut keselamatan pelayaran.

"Karena dengan izin itu mereka (Pengusaha) bisa beraktivitas lebih aman dan lebih baik ke depan," ujarnya.

Pembukaan gerai perizinan berlaku di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Belum ada keterangan resmi soal tenggat pendaftaran izin maupun sanksi bagi pengusaha rompon yang belum mengurus perizinan.

Penertiban Menyasar Rompon di Alur Pelayaran

DKP Maluku Utara memprioritaskan rompon yang berdiri di jalur pelayaran, bukan seluruh bangunan tangkap di perairan provinsi. Penertiban dijalankan bersama PSDKP sebagai pihak yang berwenang di ranah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagi nelayan dan pengusaha, gerai perizinan menjadi jalur resmi untuk mendaftarkan rompon. Kepastian soal jadwal penertiban dan jumlah rompon yang menyalahi alur pelayaran belum disampaikan.

Follow halmahera24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: klikfakta.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks