SOFIFI — Sekretariat DPRD Maluku Utara mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 46.333.977.100 untuk Tahun Anggaran 2026. Data itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diakses pada Senin (18/5/2026).
Dana puluhan miliar tersebut dipecah ke dalam 18 paket belanja perjalanan dinas biasa. Seluruh paket dikelola langsung oleh Sekretariat DPRD dan bersumber dari APBD 2026 sebagai komponen pendukung kegiatan kedewanan.
DPRD Maluku Utara memiliki 45 anggota. Jika anggaran perjalanan dinas dibagi rata, setiap wakil rakyat mendapat alokasi sekitar Rp 1,02 miliar per tahun khusus untuk agenda kunjungan kerja.
Jadwal pelaksanaan operasional perjalanan dinas ini berlangsung penuh sepanjang tahun, terhitung sejak Januari hingga Desember 2026. Mayoritas paket menggunakan metode pengadaan langsung, sesuai ketentuan belanja perjalanan dinas instansi pemerintahan.
Besaran anggaran itu langsung memicu pertanyaan dari masyarakat. Sukri, Tokoh Pemuda Oba, menilai kegiatan kunjungan lapangan hanya menguras uang rakyat.
“Koordinasi dan pencarian data saat ini bisa dilakukan secara daring tanpa harus turun ke lapangan,” kata Sukri kepada Kieraha.com, Senin sore.
Ia mendesak DPRD Maluku Utara segera melakukan efisiensi dan mengalihkan anggaran jumbo tersebut ke sektor lain yang lebih prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.
Merujuk dokumen pengadaan, rencana perjalanan dinas ini diumumkan sejak 1 Februari 2026. Artinya, alokasi tersebut sudah masuk dalam perencanaan awal tahun dan kini tengah memasuki tahap pelaksanaan.
Belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD maupun Sekretariat DPRD Maluku Utara mengenai kemungkinan peninjauan kembali anggaran tersebut. Publik menunggu langkah konkret lembaga legislatif di tengah sorotan tajam ini.