JAKARTA — Wajah Dadan Hindayana tampak tertunduk lesu saat digelandang keluar dari Gedung Kejagung sekitar pukul 17.10 WIB. Mantan Kepala BGN itu langsung dimasukkan ke mobil tahanan dan mengabaikan permintaan wawancara wartawan yang menunggu sejak sore.
Proses hukum terhadap Dadan bergerak cepat dalam sehari. Pada Rabu pagi, tim penyidik Kejagung menggeledah Gedung BGN di Jakarta. Beberapa jam kemudian, Dadan resmi ditahan. Langkah ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopotnya dari jabatan Kepala BGN.
Selain Dadan, Presiden juga memberhentikan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ini merupakan gelombang pertama pemberhentian pejabat di lembaga yang mengelola program gizi nasional tersebut.
Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengonfirmasi bahwa pencopotan Dadan berkaitan dengan dugaan korupsi. "Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6). Ia merujuk pada praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dudung menambahkan bahwa Presiden Prabowo sudah mendengar informasi terkait permasalahan di BGN sejak lama dari berbagai sumber. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut bentuk dugaan jual beli tersebut.
Dalam program MBG, "titik dapur" atau SPPG adalah unit layanan yang memasok makanan bergizi ke sekolah-sekolah dan posyandu. Jika terjadi jual beli titik ini, maka proses seleksi penyedia jasa tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan uang. Dampak langsungnya, kualitas gizi yang diterima anak sekolah dan ibu hamil berpotensi menurun karena biaya operasional yang sudah dikorupsi.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi program unggulan pemerintah yang baru berjalan. Publik kini menanti pengembangan penyidikan Kejagung untuk mengungkap aktor lain yang terlibat dalam dugaan korupsi ini.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum merilis angka pasti kerugian negara. Namun, penyitaan dokumen dan barang bukti dari penggeledahan di Gedung BGN menunjukkan bahwa penyidikan masih berlangsung. Publik dan pengamat antikorupsi mendesak transparansi penuh atas temuan kasus ini.