MALUKU UTARA — Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, menegaskan bahwa tindakan para pelaku tidak bisa ditoleransi dan harus mendapat sanksi setimpal sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Ia meminta perwakilan Indonesia di negara jiran itu mengawal proses hukum secara transparan.
"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami saudari YY. Perbuatan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran," kata Deng Ical dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).
Kementerian Luar Negeri RI telah mengonfirmasi bahwa empat orang pelaku penganiayaan telah ditangkap oleh otoritas Malaysia. Kemlu juga telah memberikan pendampingan hukum kepada korban YY yang diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia.
Langkah diplomasi menjadi prioritas agar kasus ini tidak berhenti pada penangkapan semata. Syamsu Rizal menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus memastikan para pelaku benar-benar dihukum maksimal, bukan sekadar proses administratif yang berujung ringan.
"Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia," ucap Deng Ical.
Kasus penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia masih kerap terjadi. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat puluhan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia setiap tahunnya. Sebagian besar korban adalah pekerja rumah tangga yang berada di lingkungan kerja tertutup dan sulit diawasi.
Desakan DPR agar Kemlu melakukan lobi langsung ke otoritas Malaysia dinilai sebagai langkah yang tepat. Sebab, sistem peradilan Malaysia memberikan kewenangan besar bagi jaksa dan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Tanpa tekanan diplomatik yang kuat, ada kekhawatiran hukuman para pelaku tidak sebanding dengan luka fisik dan trauma yang dialami korban.
Syamsu Rizal juga mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama di sektor domestik yang paling rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.