TERNATE — Pemerintah menilai keberhasilan swasembada karbohidrat tahun lalu belum cukup untuk mengangkat taraf hidup nelayan. Nilai tukar nelayan yang stagnan di angka 103 menjadi pekerjaan rumah baru yang dikejar Presiden melalui program Kampung Nelayan Mandiri.
Zulkifli Hasan memaparkan kesenjangan itu saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pangan bersama Pemprov Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Rabu (5/8). "Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120," ujarnya.
Kebijakan ini dihadirkan untuk menjawab persoalan klasik yang dihadapi nelayan kepulauan: mahalnya es batu, terbatasnya bahan bakar, dan fluktuasi harga ikan yang kerap merugikan mereka.
Fasilitas Lengkap di Kampung Nelayan Mandiri
Sebanyak 2.000 Kampung Nelayan Mandiri akan dibangun di berbagai daerah, dengan prioritas pada wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Setiap kampung nantinya tidak sekadar menjadi tempat tinggal, melainkan pusat ekonomi terpadu.
Zulkifli menjelaskan, pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjang yang selama ini menjadi keluhan utama nelayan. "Ada cold storage, pabrik es, bengkel perikanan, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)," sebutnya.
Kehadiran pabrik es dan cold storage menjadi kunci untuk memperpanjang masa simpan ikan. Dengan begitu, nelayan tidak lagi terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah hanya karena takut ikan membusuk.
Koperasi Merah Putih dan Jaminan Serapan untuk MBG
Pemerintah juga membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih yang berperan sebagai offtaker atau penjamin pembelian hasil tangkapan. Skema ini menjadi pengaman ketika harga ikan anjlok di pasaran.
"Pemerintah ingin nelayan tidak lagi kesulitan menjual hasil tangkapannya. Ketika harga turun, koperasi hadir membeli. Ketika harga baik, nelayan bisa menjual langsung ke pasar. Dengan begitu kesejahteraan mereka akan meningkat," kata Zulkifli.
Hasil tangkapan yang diserap koperasi akan disalurkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini memberikan kepastian volume serapan sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku ikan untuk program gizi nasional tetap terpenuhi.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe turut mendampingi Menko Pangan dalam rakorda tersebut. Program ini diharapkan tidak hanya menaikkan NTN, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi kawasan pesisir di Maluku Utara.
