MALUKU UTARA — Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengkritik Menpar Widiyanti yang kerap membanggakan potensi pariwisata Indonesia sebagai yang kedua terbaik di kawasan setelah Malaysia. Menurut Yoyok, capaian tersebut tidak sejalan dengan data realisasi kunjungan wisman yang justru tertinggal dari negara tetangga.
"Faktanya adalah bahwa kunjungan wisman yang ke Indonesia di negara ASEAN saja kita nomor 5 loh, Bu, nomor 5, paling buncit itu, padahal kita tahu gimana potensi alam kita," kata Yoyok dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Yoyok menyoroti ironi antara besaran anggaran yang diusulkan dengan capaian sektor pariwisata. Ia mencontohkan Malaysia yang hanya memiliki separuh anggaran pariwisata dari Singapura, namun justru menjadi destinasi utama wisman Singapura pada 2026.
"Kita punya istilah 'tidak ada akar, rotan pun jadi'. Menurut saya, tidak semua tergantung dari modal, walau modal juga faktor utama," ujarnya.
Politisi itu menambahkan, pariwisata Indonesia saat ini masih ditopang oleh perjalanan wisatawan lokal. Ia menilai perputaran uang dari aktivitas tersebut hanya memindahkan daya beli dari satu kantong ke kantong lain tanpa mendatangkan devisa baru.
Yoyok membeberkan sejumlah kendala yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand. Pertama, biaya tiket pesawat domestik yang dinilai terlalu mahal. Ia membandingkan tarif penerbangan dari Singapura ke Bangkok yang lebih murah ketimbang rute Jakarta menuju Raja Ampat.
"Biaya pesawat larang, Bu, ini contoh gimana dari Singapura ke Bangkok itu jauh lebih murah daripada Jakarta ke Raja Ampat. Kemudian ditambah lagi dari bandara ke objek wisata masih perjalanannya jauh banget," jelas dia.
Kedua, kebijakan visa yang longgar di negara tetangga. Yoyok mendorong Menpar untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna melonggarkan aturan visa bagi wisatawan asal India, China, dan Timur Tengah. Menurutnya, Malaysia dan Thailand telah menerapkan kebijakan bebas visa untuk dua negara pertama.
"Kenapa tetangga bisa kita nggak bisa? Kalau bisa, ini dilakukan," tegas Yoyok.
Yoyok meminta Menpar Widiyanti segera berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menyelesaikan masalah struktural tersebut. Ia mencontohkan perlunya penurunan harga avtur khusus untuk sektor pariwisata sebagai langkah konkret menekan biaya penerbangan.
"Coba njenengan koordinasi dengan lintas instansi terkait, itu avtur minta diturunin khusus untuk wisata. Saya nggak tahu caranya karena ini tugas njenengan," ucap Yoyok.
Rapat kerja ini menjadi panggung bagi DPR untuk menguji efektivitas rencana kerja Kementerian Pariwisata di tengah target ambisius peningkatan kunjungan wisman. Hingga berita ini diturunkan, Menpar Widiyanti belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilayangkan.