TERNATE — Realisasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Ternate masih jauh panggang dari api. Hingga Juli 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku pengelola teknis baru mencatat pemasukan Rp 200 juta dari target tahunan Rp 2,5 miliar.
Anggota Banggar DPRD Kota Ternate menilai capaian tersebut tidak mencerminkan potensi riil daerah. Pasalnya, aktivitas pembangunan gedung dan hunian di kota ini terus tumbuh, namun kontribusinya terhadap kas daerah justru minim.
Dalam rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang digelar Rabu (8/7/2026), Banggar mempertanyakan kinerja Dinas PUPR. Mereka menduga lemahnya pengawasan dan penegakan aturan perizinan bangunan menjadi penyebab utama.
Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, mengakui bahwa koordinasi lintas sektor selama ini belum berjalan optimal. Menurutnya, proses penerbitan PBG tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci lainnya.
Mochtar mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat khusus bersama Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Langkah ini diambil untuk memperbaiki rantai birokrasi penerbitan izin bangunan.
“Enam bulan ke depan ini apa yang nanti akan diambil langkah-langkah teknis oleh teman-teman di PUPR maupun DPMPTSP selaku OPD yang mengeluarkan perizinan,” ujar Mochtar dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, DPMPTSP sebagai garda depan pelayanan perizinan harus memastikan setiap bangunan baru memiliki PBG sebelum konstruksi dimulai. Sementara PUPR bertugas melakukan verifikasi teknis dan pengawasan lapangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan anggota dewan: jika pembangunan di Ternate terus meningkat, mengapa setoran retribusi justru merosot? Banggar menduga masih banyak pemilik bangunan yang mengabaikan kewajiban perizinan.
DPRD pun mendesak BP2RD untuk segera menyusun peta jalan penertiban. Tanpa pengawasan ketat di lapangan, target PAD sektor retribusi bangunan diprediksi kembali meleset di akhir tahun anggaran 2026.