PULAU MOROTAI — Selama ini warga di wilayah kepulauan harus berpindah-pindah instansi hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. Fragmentasi layanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, dan layanan sosial menjadi keluhan utama.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan Morotai Sehat dirancang untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit. “Masyarakat tidak boleh lagi dipaksa berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar,” ujarnya.
Menurut Sekda, selama ini pelayanan publik di Morotai berjalan terpisah. Data kependudukan, fasilitas kesehatan, hingga data sosial tidak saling terhubung. Akibatnya, warga yang datang ke puskesmas sering diminta melengkapi dokumen ke kantor desa atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Melalui Morotai Sehat, kita ingin mengubah pola pelayanan yang selama ini terfragmentasi menjadi pelayanan yang terintegrasi,” kata Muhammad Umar Ali.
Sistem Morotai Sehat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pintu masuk tunggal. NIK akan menghubungkan data kependudukan, kepesertaan BPJS, data sosial, dan fasilitas kesehatan. Proses administrasi diharapkan lebih cepat dan efisien.
Bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap atau belum terdaftar BPJS, aplikasi tetap memberi akses layanan kesehatan. Surat keterangan dari pemerintah desa dapat menjadi bagian verifikasi sehingga masyarakat tidak perlu mengurus berkas panjang sebelum berobat.
Morotai terdiri dari pulau-pulau terpencil. Setiap perjalanan ke pusat layanan membutuhkan waktu dan biaya. Sekda menegaskan digitalisasi harus benar-benar mendekatkan pelayanan, bukan sekadar membangun aplikasi.
“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, setiap perjalanan menuju pusat pelayanan membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, digitalisasi harus benar-benar digunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar membangun aplikasi,” jelasnya.
Keberhasilan Morotai Sehat tidak hanya bergantung pada teknologi. Muhammad Umar Ali menekankan perlunya integrasi data, koordinasi antar perangkat daerah, dan komitmen bersama menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Morotai Sehat bukan hanya aplikasi, tetapi sebuah perubahan cara kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan inovasi ini membutuhkan integrasi data, koordinasi antarinstansi, serta komitmen bersama untuk menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.