TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta jajaran pemkab di lima daerah mempercepat penyelesaian administrasi hibah lahan untuk pembangunan gudang Badan Urusan Logistik (BULOG). Permintaan ini mengemuka dalam pertemuan antara Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, dengan Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, di Kantor BULOG Tabahawa, Kamis (6/8/2026).
Lima daerah yang menjadi prioritas pembangunan gudang pada 2026 adalah Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan. Keberadaan gudang di tiap kabupaten dinilai menjadi instrumen penting pengendali stok pangan, terutama saat lonjakan permintaan atau gangguan pasokan akibat cuaca.
Dari tujuh kabupaten yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BULOG, lima daerah dinyatakan sudah menuntaskan surat hibah tanah. Namun, proses administrasi di Halmahera Barat dan Pulau Taliabu masih berjalan dan ditargetkan rampung pada 2027.
Sri Haryanti menegaskan komitmen pemprov untuk mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur gudang. Ia meminta kendala yang masih dihadapi di lapangan segera diselesaikan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur gudang BULOG. Kami berharap berbagai kendala yang masih dihadapi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.
Maluku Utara memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membuat distribusi pangan antar-puluh memakan waktu dan biaya tinggi. Tanpa gudang penyangga di tiap kabupaten, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar pelosok mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasokan.
Jefry Tanasi menjelaskan, keberadaan gudang ini akan memastikan stok beras dan pangan lainnya selalu tersedia di tingkat daerah. Dengan begitu, BULOG bisa melakukan operasi pasar lebih cepat ketika harga mulai merangkak naik.
Dalam pertemuan yang sama, pemerintah daerah juga menyoroti harga minyak goreng bersubsidi Minyakita yang masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pedagang. Pemprov meminta BULOG bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi dan pasokan di pasar.
Langkah pengawasan ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga sekaligus memastikan warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dengan penguatan infrastruktur logistik dan pengawasan distribusi yang lebih ketat, Pemprov Maluku Utara optimistis stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.