LABUAN BAJO — Penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI-Polri, serta kepala daerah setempat.
Fokus pembahasan adalah percepatan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
Menteri Dody memaparkan progres Kementerian PU lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT — sejumlah ruas jalan dan jembatan terdampak sudah diperiksa.
"Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani," kata Menteri Dody.
"Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," kata Dody Hanggodo.
Dukungan air bersih turut disiapkan Direktorat Jenderal Cipta Karya lewat penyediaan sarana dan peralatan pendukung. Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan, dua unit sudah di lokasi dan satu unit MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo, dilengkapi 16 unit hidran umum (HU) — delapan unit untuk kebutuhan saat ini, delapan unit pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Menteri Dody.
Menteri Dody menekankan pentingnya kerja bersama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, sementara UPT NTT terus memantau kondisi infrastruktur dan mempercepat penanganan titik yang mengganggu konektivitas demi menjaga akses masyarakat dan distribusi bantuan selama tanggap darurat pascagempa Flores.