Menteri LH dan Guru Besar IPB Tinjau Lokasi Karhutla Kampar, Polda Riau Pamerkan Sistem Digital

MALUKU UTARA — Rombongan turun ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan dan karakteristik kebakaran. Kehadiran Bambang Hero, yang dikenal sebagai ahli kebakaran hutan, menjadi kunci dalam pembacaan peristiwa melalui pendekatan ilmiah. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan memetakan dampak ekologis serta menggali gambaran awal penyebab api muncul.

Penanganan Hulu ke Hilir dan Pentingnya Data Lapangan

Jumhur menekankan bahwa pengendalian karhutla harus berjalan menyeluruh dari hulu ke hilir. Menurutnya, pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

"Penanganan karhutla harus kita lakukan dari hulu sampai hilir. Pencegahan, pemadaman, penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus berjalan bersama. Karena itu kita melihat langsung kondisi di lapangan agar setiap langkah yang diambil berbasis pada data dan fakta," ujar Jumhur di sela pengecekan.

Tinjauan lapangan ini dinilai penting untuk memastikan setiap keputusan penanganan tidak didasari asumsi semata. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan langkah restorasi kawasan terdampak serta evaluasi kebijakan pencegahan ke depan.

Teknologi Digital untuk Membaca Kerawanan dan Capaian Lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Irjen Herry Heryawan memaparkan sistem Dashboard Green Policing yang dikembangkan Polda Riau. Sistem ini mengintegrasikan data perlindungan lingkungan dalam satu platform pemantauan, tidak hanya untuk deteksi dini karhutla tetapi juga merekam capaian program.

Data per 22 Agustus 2026 menunjukkan 226.301 pohon telah tercatat dalam sistem dengan estimasi kemampuan menyerap karbon hingga 4.978,6 ton CO? per tahun. Dashboard tersebut juga memetakan 7.349 titik data yang tersebar di berbagai wilayah serta mengintegrasikan 110 Jembatan Presisi sebagai bagian dari program Polda Riau.

"Semua kita dorong berbasis data. Berapa pohon yang ditanam, di mana lokasinya, bagaimana sebarannya, sampai berapa besar estimasi karbon yang dapat diserap. Begitu juga dengan karhutla. Kita ingin memiliki sistem yang membantu kita membaca persoalan lebih awal sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat," kata Herry.

Paradigma Baru Kepolisian: Mengukur Pemulihan, Bukan Hanya Penindakan

Kapolda menjelaskan, pemanfaatan teknologi ini merupakan pengembangan dari paradigma Green Policing. Pendekatan ini menempatkan kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum pasca-kerusakan, melainkan juga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemulihan.

"Ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa perkara yang ditangani atau berapa pelaku yang ditangkap. Kita juga harus mampu mengukur apa yang sudah dikembalikan kepada alam. Berapa pohon yang tumbuh, berapa karbon yang dapat diserap dan bagaimana kawasan yang rusak bisa dipulihkan," ujarnya.

Herry menambahkan, kompleksitas persoalan lingkungan di Riau menuntut kolaborasi lintas institusi. Pemerintah, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja yang sama agar penyelesaian karhutla bersifat permanen.

"Karhutla bukan hanya persoalan ketika api muncul. Yang harus kita bangun adalah bagaimana api itu tidak muncul kembali. Di situlah pentingnya data, ilmu pengetahuan, penegakan hukum dan kolaborasi," kata Herry.