MALUKU UTARA — Program ambisius elektrifikasi surya ini digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi baru. Selain menyerap jutaan tenaga kerja, Bahlil memproyeksikan efisiensi anggaran subsidi negara mencapai Rp 73,9 triliun setiap tahunnya jika proyek berjalan penuh.
"Total investasinya, Bapak Presiden, dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan Rp 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun," ujar Bahlil dalam acara peluncuran program PLTS 100 GWp yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2026).
Dari sisi lingkungan, megaproyek ini dirancang untuk menekan laju perubahan iklim secara signifikan. Pemerintah menargetkan penurunan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun apabila seluruh fase konstruksi dan operasional berjalan sesuai rencana.
Bahlil menambahkan, dari pengurangan emisi tersebut, Indonesia berpotensi meraup tambahan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun. Angka ini menjadi insentif tersendiri di tengah meningkatnya tren perdagangan karbon global.
"Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun," terang Bahlil.
Pemerintah tidak langsung membangun seluruh kapasitas 100 GWp dalam satu waktu. Tahap pembangunan awal difokuskan pada kapasitas 5,3 GWp, dengan salah satu proyek percontohan berada di Bali.
Khusus untuk Pulau Dewata, kapasitas yang dipasang mencapai 1.000 megawatt dan telah diintegrasikan dengan sistem penyimpanan energi atau baterai. Integrasi ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan listrik meski sumber energi surya bersifat intermiten.
Bahlil menjelaskan, pengerjaan PLTS ini akan dikebut secara masif dan dibagi dalam kerangka waktu tiga tahun ke depan. Untuk harga keekonomian listrik dari PLTS yang diresmikan, tarif dasarnya berkisar antara US$ 5 hingga 6 sen di luar komponen baterai.
"Dan untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun itu belum termasuk baterai. Nah, baterainya itu ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung, mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu," beber Bahlil.
Program ini juga menjadi senjata untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor, khususnya solar. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 12,6 GW kapasitas listrik yang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Konsumsi minyak untuk mengoperasikan PLTD tersebut mencapai angka yang fantastis, yakni setara 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari. Melalui penetrasi PLTS, pemerintah berharap beban impor BBM dapat ditekan secara substansial.
"Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional," terang Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan daerah yang selama ini belum teraliri listrik akan menjadi prioritas penetrasi program 100 gigawatt ini, sejalan dengan program listrik masuk desa.