TERNATE — Transformasi Benteng Oranje dari kawasan hunian dan aktivitas non-publik menjadi ruang terbuka inklusif disebut sebagai capaian penting Pemerintah Kota Ternate. Revitalisasi itu dimulai sejak era Pemerintahan Dr. H. Burhan Abdurrahman.
Riset mengenai penataan kawasan ini menegaskan, tujuan revitalisasi adalah menjadikan benteng sebagai ruang publik dinamis tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Namun, kualitas sebuah ruang publik tidak hanya diukur dari lanskap atau kemegahan temboknya.
Hal paling sederhana justru yang paling menentukan: toilet yang bisa dipakai, musala yang layak, serta akses fasilitas yang adil bagi semua orang. Dua fasilitas itu yang kini menjadi sorotan pengunjung.
Musala di dalam kawasan benteng dinilai jauh dari representatif. Ukurannya terbatas, sirkulasi udara kurang nyaman saat ramai, dan fasilitas pendukung seperti tempat wudhu serta penyimpanan alas kaki belum memenuhi standar kenyamanan.
Kondisi itu kontras dengan identitas Ternate sebagai kota religius sekaligus destinasi wisata sejarah. Wisatawan domestik maupun warga lokal kerap harus menunggu bergantian atau memilih keluar kawasan untuk shalat.
Keluhan lain yang paling sering muncul adalah soal rest area berupa toilet umum. Bukan semata soal kebersihan, melainkan aksesnya yang kadang terkunci.
Pada waktu-waktu tertentu, pengunjung sulit memperoleh toilet yang dapat digunakan. Muncul kesan bahwa pengelolaan fasilitas lebih banyak berada dalam kendali pelaku usaha atau kafe yang beroperasi di dalam kawasan benteng.
Kesan "dikuasai" itu menjadi persoalan serius. Toilet umum merupakan aset publik yang dibiayai untuk melayani masyarakat, bukan fasilitas eksklusif pelanggan usaha tertentu.
Ketika akses menjadi terbatas, makna ruang publik perlahan bergeser menjadi ruang yang memiliki batas-batas informal. Warga memiliki hak untuk menikmati dan menggunakan ruang kota secara setara, termasuk seluruh fasilitas yang menyertainya.
Setiap jelang sore hingga malam, halaman Benteng Oranje dipenuhi berbagai kelompok masyarakat. Anak-anak dan remaja bermain sepeda, mahasiswa berdiskusi, komunitas fotografi berburu cahaya senja dan malam.
Pelaku UMKM turut menghidupkan ekonomi kecil di beberapa titik kawasan. Keberagaman aktivitas ini memperlihatkan benteng telah berubah menjadi ruang sosial di luar rumah dan tempat kerja yang memperkuat hubungan antarmasyarakat.
Sosiolog Ray Oldenburg (1999) menyebut ruang semacam ini sebagai fondasi demokrasi sehari-hari karena memungkinkan warga bertemu tanpa sekat status sosial. Dalam konteks Ternate, Benteng Oranje telah memainkan peran tersebut dengan sangat baik.
Benteng Oranje telah melewati perang, gempa, pergantian kekuasaan, hingga relokasi. Berbagai perubahan fungsi terus berlangsung dari pusat militer menjadi kawasan publik modern.
Tantangan terbesar saat ini bukan lagi menyelamatkan bangunannya, melainkan menyelamatkan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan fasilitas publik idealnya dilakukan melalui sistem yang jelas.
Sistem itu mencakup jam operasional toilet, petugas kebersihan, standar pemeliharaan musala, papan informasi, hingga mekanisme pengawasan agar tidak terjadi monopoli akses oleh pihak tertentu.
Dengan begitu, pelaku UMKM dalam kawasan benteng tetap dapat berkembang tanpa mengurangi hak masyarakat sebagai pengguna ruang publik.
Keberadaan kafe di dalam benteng sebenarnya bukan masalah. Aktivitas ekonomi kreatif dapat memperkuat daya tarik kawasan heritage. Yang menjadi persoalan adalah apabila fasilitas publik berubah fungsi menjadi fasilitas privat secara de facto. Batas antara ruang usaha dan ruang publik harus ditegaskan.