TERNATE — Lahan kosong milik Stasiun RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, resmi dimanfaatkan sebagai area pertanian hortikultura. Program optimalisasi aset negara ini melibatkan 27 petani setempat yang mengelola komoditas cabai, tomat, bayam, dan kangkung.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, Umardani Yusuf, menyebut program ini pertama kali diterapkan di Maluku Utara. Ternate dipilih sebagai percontohan karena harga sayuran di wilayah tersebut tergolong tinggi.
"Ini pertama kali di Maluku Utara, Ternate jadi percontohan, dimana lahan kosong milik RRI Ternate dijadikan sebagai lahan pertanian Olerikultura (cabai, tomat, bayam, dan kangkung). Karena di Ternate harganya cukup tinggi atau mahal," ujar Umardani saat diwawancarai Terbitmalut.com.
Penyerahan bantuan pupuk dan bibit berlangsung di kawasan Komplek Pemancar RRI Ternate, Kamis (17/9/2026). Selain dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pertanian Kota Ternate, hadir pula perwakilan Bank Indonesia serta Kantor OJK Maluku Utara.
Kehadiran sejumlah instansi itu bukan tanpa alasan. Umardani menyatakan KPKNL Ternate ingin menjajaki kerja sama lebih lanjut dalam pengelolaan aset negara.
Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Program ini menyasar aset milik pemerintah pusat maupun daerah agar lebih terawat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Faisal Harun Dano Husen, merinci bantuan yang diserahkan kepada kelompok tani. Menurutnya, bantuan itu merupakan kolaborasi bersama KPKNL, Dinas Pertanian Provinsi, dan RRI Ternate.
"Bantuan yang diberikan berupa pupuk kompos, pupuk NPK dan pupuk biokonversi," ujar Faisal kepada Terbitmalut.com.
Faisal berharap bantuan tersebut bisa mengurangi beban produksi petani. Biaya produksi yang tinggi selama ini menjadi salah satu kendala utama bercocok tanam di Ternate.
"Saya merasa bangga, karena petani kita sangat bersemangat dalam bertanam. Dan semoga kebutuhan sayur di Ternate tidak terlalu bergantung pasokan dari daerah luar," harapnya.
Umardani menilai potensi lahan kosong milik pemerintah daerah di Maluku Utara masih besar. Ia menyebut sejumlah wilayah yang bisa meniru program serupa.
"Tidak menutup kemungkinan lahan milik pemerintah pusat maupun daerah, seperti Provinsi, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan juga bisa menduplikasikan program ini," pungkasnya.
Selain menghasilkan komoditas pangan, pengelolaan lahan ini diarahkan untuk menyumbang penerimaan negara bukan pajak. Aset yang sebelumnya terbengkalai kini berputar menjadi sumber manfaat ekonomi bagi warga sekitar.