TERNATE — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, melakukan inspeksi lapangan maraton sehari setelah mendarat di Ternate. Peninjauan menyasar sejumlah titik krusial, mulai dari proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) hingga penanganan darurat bencana alam.
Fokus utama kunjungan kerja ini meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat untuk memantau progres fisik di lapangan. Hamid ingin memastikan seluruh pengerjaan berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat tanpa mengabaikan kualitas mutu bangunan.
Proyek IJD Ngidiho-Lapi dan Preservasi Jalan Halmahera
Pada Rabu (29/3), Abdul Hamid meninjau langsung ruas jalan Ngidiho–Lapi di Halmahera Utara yang masuk dalam skema program IJD. Proyek ini menjadi prioritas strategis untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah penyangga Halmahera.
Pria yang akrab disapa Haji Mito ini juga menyambangi pekerjaan preservasi jalan pada ruas SP Dodinga–Galela. Jalur tersebut merupakan urat nadi transportasi logistik yang melintasi wilayah Kabupaten Halmahera Barat hingga ke ujung Halmahera Utara.
BPJN Maluku Utara menekankan pentingnya sinkronisasi antara percepatan pengerjaan dan kondisi cuaca di lapangan. Hal ini bertujuan agar target preservasi jalan nasional tetap terjaga guna meminimalisir kerusakan jalan yang dapat menghambat distribusi kebutuhan pokok.
Penanganan Cepat Longsor Ngade dan Jembatan Rua
Tidak hanya fokus pada pembangunan baru, BPJN Maluku Utara memberikan atensi pada kondisi darurat di Kota Ternate. Tim teknis meninjau lokasi longsor di ruas jalan nasional Kelurahan Ngade pada Jumat (1/4) untuk memastikan penanganan taktis agar jalur tetap fungsional.
Langkah ini diambil guna memastikan akses transportasi warga tetap aman dan lancar di tengah ancaman cuaca ekstrem. Ruas jalan nasional di Ternate memiliki peran vital bagi mobilitas kendaraan pengangkut barang dari pelabuhan ke pusat kota.
Di lokasi berbeda, tim juga mengecek progres pembangunan jembatan di Kelurahan Rua. Infrastruktur jembatan ini dinilai sangat penting dalam menunjang konektivitas serta mobilitas harian masyarakat setempat yang selama ini bergantung pada akses jalan pesisir.
Mandat Langsung Kementerian Pekerjaan Umum
Pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di Maluku Utara merupakan instruksi langsung dari Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. BPJN Maluku Utara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawal setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi perintah ini begitu saya sampai, langsung bergerak,” tegas Abdul Hamid pada Senin (4/5/2026).
Komitmen gerak cepat ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur darat di Maluku Utara. Fokus utama tetap pada penyelesaian proyek tepat waktu agar manfaat pembangunan segera dirasakan oleh masyarakat di Bumi Moloku Kie Raha.
