TERNATE — Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rakor dan coaching clinic Pro SN sebagai inisiatif strategis. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Provinsi mewakili Gubernur Sherly Laos ini dihadiri para wakil bupati, sekretaris daerah, serta jajaran Bappelitbangda, inspektorat, dan dinas sosial dari 10 kabupaten/kota.
“Saya lihat kegiatan ini sangat menarik dan punya nilai tambah. Paling tidak memberi pesan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 10 kabupaten/kota benar-benar serius untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah,” kata Rizal di sela-sela kegiatan.
Program Prioritas yang Harus Didukung Daerah
Menurut Rizal, sejumlah target nasional dalam RPJMN Presiden RI menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Program seperti penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga penguatan pelayanan sosial harus memiliki dukungan nyata dalam RPJMD maupun program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Nah yang mau dilihat itu sejauh mana keberpihakan RPJMD, program kegiatan OPD, dan dukungannya terhadap program-program nasional itu,” ujarnya.
Coaching Clinic e-Monev Bappenas untuk Monitoring
Rakor tersebut tidak hanya membahas penyelarasan data, tetapi juga dirangkaikan dengan coaching clinic terkait penginputan dan monitoring indikator melalui aplikasi e-Monev milik Bappenas. Proses monitoring ini nantinya menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Walaupun nama program di daerah berbeda-beda, tetapi arah, output, dan outcome-nya harus tetap mendukung target nasional. Misalnya pengentasan kemiskinan, programnya bisa berbeda, tapi sasaran akhirnya sama,” jelas Rizal.
Tantangan Rasionalisasi Anggaran dan Efisiensi
Rizal menyoroti tantangan pemerintah daerah di tengah kebijakan rasionalisasi transfer ke daerah (TKD) dan efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan program prioritas tetap harus berjalan optimal melalui strategi dan penyesuaian kebijakan daerah.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kebijakan itu benar-benar terimplementasi dalam APBD. Sehingga capaian dan kendalinya bisa segera dievaluasi untuk mencari solusi dan strategi ke depan,” katanya.
Usai mengikuti rakor, Rizal meminta jajaran Bappelitbangda dan Inspektorat Kota Ternate segera menyampaikan laporan terkait tingkat keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional. “Saya ingin melihat sejauh mana keselarasan program di Kota Ternate, termasuk kemandirian fiskalnya,” pungkasnya.
