TERNATE — Keputusan Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026 mendapat sorotan tajam di Maluku Utara. Kenaikan sebesar 32 persen atau Rp 3.950 dari harga sebelumnya itu dinilai mendadak dan tidak lazim karena biasanya pengumuman dilakukan di awal bulan.
Dampak Langsung ke Mahasiswa dan Transportasi Umum
Para mahasiswa menjadi kelompok yang paling awal merasakan dampak kebijakan ini. Biaya transportasi pribadi dan kos-kosan dipastikan naik, diikuti harga sembako hingga makanan cepat saji. “Uang yang digunakan bersumber dari orang tua mereka, populasi terbanyak dalam jumlah terdampak dari kebijakan ini,” tulis Jho’e_MA, pendiri dJAMAN dan SAMURAI Maluku Utara.
Kenaikan biaya operasional juga diprediksi mendorong penyesuaian tarif transportasi umum dan online. Harga onderdil dan suku cadang yang ikut naik menjadi dalil utama kenaikan tarif tersebut.
Panggilan Rakyat yang Tak Kunyah Dijawab?
Sejak Agustus 2025, sinyal perlawanan terhadap kebijakan energi sebenarnya sudah mulai terlihat. Namun, aktivis menilai saat ini gerakan mahasiswa dan pemuda justru mengalami kemandulan. “Berseliweran story dan postingan di sosial media mempertanyakan dan bahkan kecewa. Kemanakah anak kandung peradaban yang memikul tugas sejarah menjawab panggilan itu?” tulis Jho’e_MA.
Ia menyebut fenomena ini sebagai “sektoralisme” yang membuat pusat gerakan mahasiswa kehilangan peran sebagai pelopor perubahan. Dinamika kepemudaan saat ini lebih banyak berkutat pada suksesi pemilihan ketua yang berujung kegaduhan dan dualisme.
Refleksi dari Aksi 2003: Saat Lautan Manusia Memenuhi Ternate
Pada 16 Januari 2003, Kota Ternate dipenuhi lautan manusia dalam satu barisan menolak kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan telepon. Aksi itu lahir dari Keppres 89/2002 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. “Sebuah keputusan yang dalam pandangan gerakan pemuda dan mahasiswa saat itu, jauh dari semangat berdikari,” kenang Jho’e_MA.
Solidaritas Penyelamat Rakyat Maluku Utara yang terbentuk kala itu berhasil menggalang ribuan orang dari berbagai elemen: BEM Unkhair, STAIN, ISSAP, HIPMIN, hingga OSIS SMA/MA. Tuntutan mereka sederhana namun tegas: menolak kenaikan dan meminta operasi pasar untuk mengendalikan harga.
Mengapa Kini Berbeda dengan 2003?
Perbedaan paling mencolok antara 2003 dan 2026 adalah absennya gerakan terorganisir. Dua dekade lalu, tanpa smartphone dan media sosial, forum diskusi di Kelurahan Akehuda dan Kampus Unkhair berlangsung sejak siang hingga dinihari. Kini, notifikasi panggilan rakyat hanya berakhir sebagai unggahan di media sosial.
“Satu-satunya jawaban yang mungkin tersibak dari mengurai kemandulan gerakan hari ini adalah sektoralisme,” ujar Jho’e_MA, meminjam istilah Noer Fauzi Rachman, Ph.D., tentang “sesat pikir sektoral” yang membuat gerakan mahasiswa kehilangan kedigdayaannya sebagai pelopor perubahan.
