TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta para bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memverifikasi ulang lahan yang sebelumnya diusulkan dalam program cetak sawah. Instruksi ini disampaikan menyusul hasil verifikasi tim Universitas Gadjah Mada (UGM) yang hanya menyatakan 2.500 hektare dari total kuota 10.000 hektare yang layak untuk direalisasikan.
Jika data tidak segera diperbaiki, Maluku Utara berpotensi kehilangan jatah sekitar 7.500 hektare lahan sawah baru dari program pemerintah pusat. Padahal, perluasan lahan pertanian ini menjadi salah satu kunci untuk menekan ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari luar provinsi.
Verifikasi UGM Sisakan 2.500 Hektare dari 10.000 Hektare Kuota
Proses verifikasi yang melibatkan Survei Investigasi dan Desain (SID) dari UGM menemukan banyak calon lahan yang diusulkan tidak memenuhi kelayakan teknis. Masalah utama yang teridentifikasi adalah kesiapan lahan dan validitas data yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten.
Sherly menegaskan bahwa pemerintah pusat masih memberikan ruang perbaikan. Namun, waktu yang tersedia terbatas, yakni hanya satu bulan ke depan.
“Setelah verifikasi UGM, yang layak hanya 2.500 hektare. Artinya kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat persoalan data lahan. Kami masih diberi kesempatan memperbaiki data dalam satu bulan ke depan,” kata Sherly dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (5/8/2026).
Ketergantungan Beras Capai 80 Persen, Inflasi Jadi Taruhannya
Persoalan lahan sawah ini bukan sekadar soal perluasan areal tanam. Maluku Utara saat ini masih sangat bergantung pada pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan warganya.
Produksi beras lokal baru mampu menutupi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat. Sisanya, sekitar 80 persen, harus didatangkan dari provinsi lain melalui jalur distribusi yang panjang.
Kondisi ini sebelumnya juga menjadi perhatian Pemprov Maluku Utara dalam agenda pengendalian inflasi pada Mei 2026. Biaya logistik antardaerah yang tinggi membuat harga pangan di Maluku Utara lebih mahal dibandingkan daerah lain.
Pembukaan Sawah Baru Jadi Strategi Jangka Panjang Ketahanan Pangan
Oleh karena itu, keberhasilan program cetak sawah dinilai penting sebagai investasi jangka panjang. Ke depan, lahan-lahan baru ini diharapkan mampu mendorong produksi pangan lokal dan mengurangi beban biaya distribusi yang selama ini membebani harga di pasar.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih terbuka. Perbaikan data lahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, agar kuota yang telah dialokasikan tidak kembali berkurang.
