TIDORE — Rapat yang berlangsung di ruang Wali Kota itu dihadiri Kapolresta Tidore, para asisten sekda, pimpinan OPD, Ketua Organda, motoris, dan sopir angkutan umum. Sekda Ismail Dukomalamo menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa.
“Kenaikan BBM ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, namun kita akan sama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujar Ismail dalam sambutannya.
Tarif Sementara Dihitung dari Margin Kenaikan Pertamax
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa tarif sementara dihitung berdasarkan margin kenaikan BBM jenis Pertamax yang mencapai 30 persen. Contohnya, trayek Terminal Rum ke Terminal Pasar Sarimalaha yang semula Rp20.000 menjadi Rp24.000.
“Untuk tarif sementara kita naikkan sesuai dengan margin kenaikan harga BBM jenis Pertamax sekitar 30 persen atau Rp4.000,” kata Marsaid.
Kebijakan ini diambil setelah Organda Kota Tidore melaporkan bahwa pelayanan angkutan umum sempat terhenti karena para sopir menunggu kejelasan tarif. Ketua Organda Tidore, Husain Alting, mengapresiasi langkah cepat Pemkot meski menekankan bahwa tarif sementara ini hanya berlaku hingga BBM subsidi benar-benar tersedia.
Pasokan BBM Subsidi: 100 Ton Pertalite dan 60 Ton Solar per Bulan
Direktur PT Rusda, Awat Ahmad, memastikan bahwa Kota Tidore akan menerima jatah BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 100 ton dan solar 60 ton per bulan. Pasokan ini direncanakan mulai melayani masyarakat pada awal Juli 2026.
“Per 11 Juni 2026, kami sudah mulai melayani BBM nonsubsidi jenis Pertamax 71 ton, Dexlite 20 ton, dan minyak tanah 100 ton. Ini akan dijadwalkan per minggu,” jelas Awat.
Ia menambahkan, jika terjadi kekurangan pasokan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penambahan kuota. Saat ini, SPBU di Tidore masih melayani Pertamax dan Dexlite untuk masyarakat umum.
Polisi Awasi Distribusi BBM, Barcode Wajib Diaktifkan Kembali
Kapolresta Tidore, Kombes Pol Ampi Mesias, menyatakan pihaknya akan mengawasi ketat distribusi BBM agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami akan mengawasi secara ketat agar seluruh proses penyaluran BBM dapat berjalan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sekda Ismail meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Disperindagkop melakukan pendampingan penggunaan barcode pelayanan BBM subsidi. “Pastikan seluruh angkutan memiliki barcode yang aktif dan memahami cara penggunaannya, supaya BBM subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para sopir angkutan umum,” tegasnya.
Ketua Organda juga meminta pengawasan diperketat agar tidak ada lagi pembelian BBM subsidi menggunakan galon, dan barcode yang sudah ada segera diaktifkan kembali.
Organda Berharap Tarif Kembali Normal Begitu Subsidi Masuk
Husain Alting berharap Pemkot Tidore dapat mengembalikan tarif angkutan ke harga semula begitu BBM subsidi mulai disalurkan. “Kami sangat mengapresiasi Pemkot Tidore mengambil langkah cepat. Saat ini pelayanan angkutan umum tidak dilaksanakan oleh para sopir sampai ada kejelasan harga tarif sementara,” katanya.
Pemkot Tidore berjanji akan terus mengevaluasi kebijakan tarif sementara ini setiap pekan, menyesuaikan dengan realisasi pasokan BBM subsidi dan kondisi di lapangan.
