TERNATE — Kehadiran gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) tidak sekadar jadi simbol wajah baru institusi. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, menegaskan bahwa fasilitas yang lebih representatif ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kepada warga.
"Gedung baru ini bukan hanya simbol kemajuan institusi, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Mia saat memimpin apel pagi di lingkungan Kanwil, Senin (22/6).
Empat Layanan Digital yang Bisa Diakses Tanpa ke Kantor
Kanwil Kemenkum Malut saat ini mengoperasikan sejumlah platform digital yang dirancang untuk memangkas jarak dan waktu. Masyarakat tidak perlu lagi antre di loket fisik untuk mengurus dokumen hukum atau berkonsultasi. Berikut empat layanan unggulan yang disiapkan:
- Si Perahu — Sistem Permohonan Bantuan Hukum yang memungkinkan warga mengajukan bantuan hukum gratis secara daring.
- Gercep Yanki — Gerakan Cepat Pelayanan Kekayaan Intelektual, memproses pendaftaran hak cipta, paten, atau merek secara online.
- Si Teman — Sistem Temu Ramah Layanan Online untuk konsultasi langsung dengan petugas tanpa harus datang ke kantor.
- Inga-inga — Kanal pengaduan dan laporan masyarakat yang bisa dipakai untuk menyampaikan masukan atau dugaan pelanggaran secara transparan.
Menurut Mia, transformasi digital ini merupakan komitmen Kanwil untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat di Maluku Utara.
Gedung Baru Jadi Momentum Perbaikan Zona Integritas
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS), menyebut peresmian gedung baru oleh Menteri Hukum bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menjadi energi baru bagi jajarannya. Ia berharap fasilitas ini mendorong inovasi pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.
"Kami berharap keberadaan gedung baru ini menjadi energi baru bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat Maluku Utara," ujar Argap.
Mia menambahkan, seluruh platform digital dan gedung baru ini juga menjadi bagian dari upaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkum.
