LABUHA — Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Labuha-Panamboang. Langkah itu harus menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP yang masih berproses.
Proyek peningkatan jalan sepanjang belasan kilometer itu dikerjakan pada tahun anggaran 2023. Nilai kontrak pekerjaan disebut-sebut mencapai angka puluhan miliar rupiah.
Awal Mula: Laporan Masyarakat yang Memicu Penyelidikan
Kasus ini mulai terbuka setelah sejumlah laporan dari masyarakat masuk ke Polda Malut. Warga menilai kualitas pengerjaan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
Beberapa titik ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan lebih cepat dari perkiraan. Kondisi itu memicu dugaan adanya mark-up anggaran atau pengurangan volume pekerjaan.
Proses Penyidikan: Tahapan yang Masih Berjalan
Polda Malut sudah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan sejak beberapa bulan lalu. Tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai pihak, termasuk kontraktor pelaksana dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
Sejumlah dokumen proyek juga telah disita untuk melengkapi alat bukti. Namun, tanpa angka pasti dari BPKP, penyidik belum bisa memastikan besaran kerugian negara.
Apa Langkah Polda Selanjutnya?
Kabid Humas Polda Malut menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan BPKP untuk mempercepat proses audit. Targetnya, hasil hitungan kerugian negara bisa keluar dalam waktu dekat.
Setelah audit rampung, penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum. Potensi tersangka bisa berasal dari unsur pejabat daerah maupun pihak swasta.
Proyek jalan Labuha-Panamboang sendiri merupakan salah satu infrastruktur vital di Halmahera Selatan. Jalan tersebut menghubungkan pusat kota dengan sejumlah kecamatan penghasil komoditas pertanian dan perikanan.
