MALUKU UTARA — Keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Vietnam tersebut mengatur alokasi dana anggaran pemerintah pusat untuk periode 2026-2030. Rencana ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Target Nasional Pencegahan dan Pengendalian Narkoba hingga tahun 2030, yang secara khusus ditugaskan kepada Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Pertahanan Nasional.
Alokasi untuk Tiga Program Prioritas Nasional
Selain program antinarkoba, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk Program Target Nasional Pembangunan Pedesaan Baru, Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan, serta Pembangunan Sosial-Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan. Untuk program ini, dana dialokasikan kepada lima kementerian dan lembaga pusat serta 27 provinsi dan kota, sebagaimana dirinci dalam lampiran keputusan.
Setiap kementerian, lembaga pusat, dan Komite Rakyat provinsi/kota wajib menyusun, menyetujui, dan mengalokasikan rencana untuk setiap program sasaran nasional. Proses ini harus berpedoman pada Pasal 6 Keputusan Pemerintah No. 358/2025/ND-CP yang diterbitkan pada 31 Desember 2025, yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan program tersebut.
Prinsip Alokasi dan Kepatuhan Regulasi
Pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan dana anggaran daerah yang cukup untuk melaksanakan setiap program. Hal ini harus sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri yang menetapkan prinsip, kriteria, dan norma alokasi dana anggaran pemerintah pusat serta rasio dana anggaran daerah.
Dalam pelaksanaannya, kementerian dan daerah diminta untuk secara proaktif menyusun rencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi publik. Mereka harus memilih daftar tugas dan proyek investasi publik serta mengalokasikan modal dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan investasi masing-masing program.
Efektivitas Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi
Keputusan ini menekankan pentingnya penilaian efektivitas sosial-ekonomi. Hal ini merujuk pada Kesimpulan No. 18-KL/TW tanggal 2 April 2026 dari Komite Sentral tentang Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi, Keuangan Nasional, dan Investasi Publik Jangka Menengah 2026-2030. Target ini terkait langsung dengan pencapaian tujuan pertumbuhan "dua digit" yang dicanangkan pemerintah.
Selain itu, Arahan No. 16/CT-TTg tanggal 23 April 2026 dari Perdana Menteri tentang pengelolaan modal investasi publik juga menjadi acuan. Arahan ini mengaitkan penggunaan modal dengan akuntansi sosial-ekonomi dan penilaian efektivitas investasi, serta mendorong percepatan pengembangan rencana investasi publik jangka menengah.
Pelaporan dan Pengawasan Terintegrasi
Pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk melaporkan hasil alokasi rencana investasi publik secara rinci. Laporan tersebut harus mencakup isi, proyek komponen, dan daftar proyek investasi publik yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Program Target Nasional.
Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Perdana Menteri Nomor 25/2025/QD-TTg tanggal 22 Juli 2025, yang mengatur pembangunan basis data dan rezim pelaporan daring. Sistem ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program target nasional secara transparan dan akuntabel.
Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, serta lembaga yang bertanggung jawab atas proyek-proyek komponen wajib membimbing, memantau, memeriksa, dan mendesak pelaksanaan setiap program. Mereka harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang tertuang dalam Resolusi No. 163/2024/QH15 dan Resolusi No. 257/2025/QH15 yang telah disetujui Majelis Nasional.
