SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memastikan lahan untuk pembangunan tiga gedung pengadilan di wilayah provinsi tersebut telah tersedia dan dinyatakan layak. Kepastian itu disampaikan usai menerima audiensi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung RI di kediaman gubernur, Gosale Puncak, Rabu (1/7/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Sofifi, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara lembaga yudikatif dan pemerintah daerah.
Lahan Hibah dan Akses Jadi Prioritas Pemprov
Gubernur Sherly menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan dukungan penuh, termasuk penyediaan lahan hibah lengkap dengan aksesibilitas dan sarana pendukung. “Saya berharap pembangunannya segera dimulai,” ujar Sherly dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum proyek konstruksi dimulai. Proses peninjauan langsung oleh jajaran Ditjen Badilmiltun MA RI ke lokasi-lokasi calon gedung pengadilan menjadi langkah konkret untuk memastikan kesiapan tersebut.
Warga Tak Perlu Lagi Urus Perkara ke Provinsi Lain
Kehadiran PTUN di Sofifi dinilai menjadi jawaban atas kesulitan masyarakat selama ini. Selama ini, warga yang memiliki sengketa tata usaha negara harus mengurus perkaranya ke provinsi tetangga karena fasilitas peradilan serupa belum tersedia di Maluku Utara.
“Jika ada perselisihan yang membutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat tidak perlu lagi mengurus perkara ke provinsi lain karena di Sofifi nanti sudah tersedia,” kata Sherly. Ia menambahkan, kehadiran lembaga peradilan itu akan memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat.
Pelayanan Peradilan Lebih Dekat untuk Halmahera Barat
Selain PTUN di Sofifi, pembangunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jailolo juga menjadi prioritas. Gubernur Sherly menekankan bahwa dua gedung pengadilan itu akan memangkas jarak tempuh warga Halmahera Barat yang selama ini harus ke kota lain untuk mendapatkan layanan peradilan.
“Diharapkan dari pembangunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jailolo, sehingga masyarakat Halmahera Barat dapat memperoleh pelayanan peradilan yang lebih dekat, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Jajaran MA RI Tinjau Langsung Kesiapan Lokasi
Audiensi itu dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho, beserta Sekretaris Ditjen Badilmiltun Sodikin, dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Agus Budi Susilo. Turut hadir Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado H. Edi Supriyanto serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Merna Cinthia.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sherly didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Musyrifah Alhaddar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim. Rombongan MA RI disebut akan meninjau langsung titik-titik lahan yang telah disiapkan oleh pemprov.
