TERNATE — Penghargaan yang diraih Pemkot Ternate bukan sekadar piala bergilir. Ini menjadi tahun kedua secara berturut-turut kota tersebut menempati peringkat pertama di kategori yang sama. Indikator penilaian meliputi cakupan kepesertaan sebesar 40 persen, regulasi dan dukungan anggaran 30 persen, serta inovasi program 30 persen.
Menurut Sekda Rizal Marsaoly, capaian ini adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap kelompok pekerja informal yang selama ini kerap luput dari jaring pengaman sosial.
"Ini bukan sekadar soal juara satu, tetapi bagaimana pemerintah menunjukkan kepedulian kepada para pekerja rentan yang selama ini ikut berkontribusi membangun Kota Ternate," ujar Rizal dalam sambutannya usai menerima penghargaan.
Pekerja Informal Jadi Sasaran Utama
Program perlindungan ini menyasar kelompok kerja yang selama ini tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial formal. Pengemudi ojek, nelayan, pekerja bengkel, petugas kebersihan, hingga penjaga masjid dan RT/RW masuk dalam daftar penerima manfaat.
Kebijakan ini, kata Rizal, sudah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan Wali Kota M. Tauhid Soleman. Meski APBD sempat mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran, alokasi untuk program ini tidak dipotong.
"Sesulit apa pun kondisi APBD, kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu anggaran perlindungan pekerja rentan tetap kami alokasikan," tegasnya.
Iuran Rp 200 Ribu, Santunan Capai Rp 200 Juta
Rizal menjelaskan, dari sisi rasio manfaat, program ini sangat menguntungkan pekerja. Dengan iuran sekitar Rp 200 ribu per peserta per tahun, pekerja berhak mendapat santunan hingga Rp 200 juta apabila mengalami risiko kerja, seperti kecelakaan atau kematian.
"Kami tentu berharap semua pekerja selalu sehat dan terhindar dari musibah. Namun negara harus hadir memberikan perlindungan apabila risiko itu terjadi," ungkapnya.
Pemkot Ternate berencana memperluas cakupan kepesertaan melalui APBD 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi, terutama di sektor informal yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi.
BPRS Bahari Berkesan Ikut Raih Penghargaan
Dalam ajang yang sama, BPRS Bahari Berkesan — tempat Rizal menjabat sebagai Komisaris Utama — meraih peringkat kedua kategori badan usaha. Menurut Rizal, capaian ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk pelaku UMKM dan sektor informal.
Penghargaan Jamsostek Award 2025 ini diharapkan menjadi modal bagi Pemkot Ternate untuk bersaing di tingkat nasional. Dengan cakupan kepesertaan yang terus bertambah dan dukungan anggaran yang konsisten, Ternate optimistis bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam perlindungan pekerja rentan.
