MALUKU UTARA — Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pergerakan rupiah saat ini masih didominasi sentimen eksternal. Faktor utamanya adalah ketidakpastian kondisi Selat Hormuz yang memicu penurunan aktivitas pelayaran, serta langkah Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan pembatasan ekonomi tambahan terhadap Iran.
"Pasar bersiap menghadapi potensi kebuntuan berkepanjangan di jalur perairan strategis tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington akan memberlakukan pembatasan ekonomi tambahan yang ketat terhadap Iran," ujar Ibrahim dalam keterangan resminya, Selasa (18/2).
Imbal Hasil Treasury AS Turun, Dolar Justru Mendapat Tenaga
Dari Amerika Serikat, sentimen terhadap dolar justru terbantu oleh kebijakan Departemen Keuangan AS yang meningkatkan program pembelian kembali (buyback) surat berharga pemerintah berjangka panjang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung likuiditas pasar obligasi dan mengendalikan biaya pinjaman jangka panjang yang berada di level tertinggi dalam beberapa tahun.
Setelah pengumuman tersebut, imbal hasil (yield) Treasury AS tenor 10 tahun turun lebih dari 5 basis poin (bps), sementara yield tenor 30 tahun terkoreksi hampir 9 bps. Meski yield turun, kebijakan ini dinilai mampu menopang permintaan terhadap aset dolar AS.
Di sisi lain, rupiah masih dibayangi arah kebijakan moneter The Fed. Risalah rapat The Fed bulan Juli menunjukkan sejumlah pejabat masih membuka peluang kenaikan suku bunga apabila inflasi tidak menunjukkan penurunan yang berkelanjutan. Pada pertemuan tersebut, The Fed mempertahankan target suku bunga dana federal di kisaran 3,5%-3,75%.
Pemangkasan Kuota BBM Bersubsidi Jadi Perhatian Investor Domestik
Dari dalam negeri, pasar merespons positif rencana pemerintah memangkas kuota BBM bersubsidi secara signifikan hingga 58,5% pada 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pengendalian subsidi energi, namun berpotensi berdampak pada masyarakat pengguna Pertalite.
Pemerintah juga menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel dalam asumsi ekonomi makro 2027. Angka ini berada di bawah harga minyak dunia yang saat ini berkisar US$83 per barel.
"Pembatasan kuota yang cukup besar berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat harus beralih ke BBM nonsubsidi," kata Ibrahim.
Defisit Transaksi Berjalan Jadi Sorotan Pekan Ini
Investor masih mengambil sikap hati-hati menjelang rilis data transaksi berjalan Indonesia kuartal II 2026 yang dijadwalkan pekan ini. Perhatian pasar tertuju pada potensi pelebaran defisit setelah pada kuartal I defisit sempat melebar ke level terbesar sejak 2019.
Kinerja transaksi berjalan dipengaruhi oleh melemahnya perdagangan akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Kondisi ini menambah tekanan bagi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.