HALMAHERA TIMUR — Bupati Ubaid Yakub menginstruksikan jajarannya, terutama Dinas Pendidikan, untuk bersikap kooperatif dan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. Ia menegaskan proses audit ini dijadikan momentum pembenahan tata kelola bantuan operasional sekolah di daerahnya.
“Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ubaid di hadapan tim BPK, Selasa (1/9/2026).
Pemeriksaan Nasional Sejalan dengan Asta Cita
Kedatangan tim BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Halmahera Timur merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional. Pengendali Teknis Tim Pemeriksa, Danlis, menyebut agenda ini selaras dengan target pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden.
Danlis meminta seluruh perangkat daerah teknis menjadi mitra strategis selama proses pemeriksaan berlangsung. “OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Diminta Buka Data dan Komunikasi
Dalam pertemuan yang berlangsung di lingkungan Pemkab Haltim itu, Bupati Ubaid turut didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Para pimpinan OPD terkait juga hadir dalam entry meeting tersebut.
Orang nomor satu di Halmahera Timur itu memerintahkan seluruh OPD yang membidangi sektor pendidikan agar memberikan data dan informasi yang diperlukan. Komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa selama proses evaluasi juga diminta terus terjaga demi meningkatkan akuntabilitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini menyasar pengelolaan BOP Dasar pada satuan pendidikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 dan semester I tahun 2026. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar perbaikan pengelolaan dana pendidikan di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan tersebut.
