MOROTAI — Keterbatasan ruang fiskal tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk menjaga pelayanan publik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali menyatakan pemda akan selektif memilih program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Umar Ali mewakili Bupati Morotai dalam rapat paripurna DPRD setempat, Kamis, 3 September 2026. Agenda rapat adalah penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027.
Ketergantungan Fiskal ke Pemerintah Pusat Masih Dominan
Proyeksi pendapatan daerah tahun depan hanya mencapai Rp556,93 miliar. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang Rp53,19 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp503,74 miliar.
Komposisi ini menunjukkan kapasitas fiskal Morotai masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pemda sendiri mengakui penguatan PAD menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
Belanja Daerah Rp714,57 Miliar, Utang PEN Jatuh Tempo
Belanja daerah dipatok lebih tinggi dari pendapatan, yakni Rp714,57 miliar. Rinciannya, Rp533,57 miliar untuk belanja operasi, Rp97,57 miliar belanja modal, Rp15 miliar belanja tidak terduga, serta Rp68,42 miliar belanja transfer.
Di sisi pembiayaan, pemda hanya mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 miliar. Sebagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp33,58 miliar dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jatuh tempo.
Kondisi ini membuat defisit anggaran tidak bisa dihindari. Namun, pemda memilih tetap berjalan dengan disiplin anggaran ketat dan memangkas kegiatan yang tidak prioritas.
Ekonomi Kerakyatan Jadi Poros Pembangunan 2027
Untuk mengarahkan belanja yang terbatas, pemda mengusung tema pembangunan "Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Akses yang Berkeadilan." Tema ini dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Pembangunan berkelanjutan.
- Transformasi digital.
- Penguatan UMKM dan sektor unggulan daerah.
- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan.
- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Penyusunan KUA-PPAS ini mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, RKPD Pulau Morotai 2027, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemda juga mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional.
"Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Pelayanan"
Umar Ali menegaskan, keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengurangi komitmen pembangunan. Menurutnya, anggaran 2027 harus diarahkan ke program yang benar-benar menyentuh kepentingan warga.
"Setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan manfaat nyata," tegasnya dalam rapat paripurna tersebut.
Pemda menargetkan pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Morotai dapat berjalan objektif dan transparan. Sinergi kedua lembaga disebut menjadi kunci agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk program yang memiliki dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Pemda berharap disiplin anggaran ini justru menjadi momentum perbaikan. Dengan begitu, target pembangunan di Morotai tidak terhambat, melainkan berjalan lebih tepat sasaran.
