MALUKU UTARA — BMKG meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla sepanjang bulan ini. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian: kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah.
"Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama," ujar Faisal dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Senin (7/9).
El Nino Kuat Diprediksi Bertahan Hingga Awal 2027
Data BMKG hingga Dasarian III Agustus menunjukkan El Nino berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2.74. Angka ini mengindikasikan suhu muka laut di Samudra Pasifik jauh lebih hangat dari normal, yang berkontribusi pada berkurangnya curah hujan di Indonesia.
Analisis lembaga tersebut memperlihatkan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah. Cakupannya meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.
Wilayah Rawan dan Dampak Kualitas Udara
Faisal merinci sejumlah provinsi yang membutuhkan perhatian utama, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata.
Pemantauan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) menunjukkan peningkatan di beberapa lokasi terdampak aktivitas karhutla. "Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin," jelas dia.
Operasi Modifikasi Cuaca Terus Digencarkan
BMKG bersama BNPB, BUMN, dan kementerian terkait masih menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menangani karhutla. Faisal menegaskan OMC tidak hanya dipakai untuk mitigasi kebakaran, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional.
"Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah," terangnya.
Seruan Tanggung Jawab Bersama
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago menekankan penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan konsisten oleh seluruh elemen. "Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak," ujar Djamari.
Ia mengingatkan langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi dan analisis BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan, mengingat dampak El Nino berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah.
