TALIABU — Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pulau Taliabu Sarifudin Soamole menyatakan tahapan Penlok Bandara Bobong telah selesai dan proses berikutnya diserahkan ke tim appraisal. Lahan yang telah diukur oleh tim pertanahan akan dinilai oleh tenaga penilai profesional sebelum pembayaran dilakukan.
Menurut Sarifudin, pihaknya akan menyurati appraisal agar datang menilai lahan yang sudah diukur. Setelah penilaian rampung, Pemkab Pulau Taliabu langsung membayar lahan masyarakat dan melanjutkan pembebasan lahan bandara.
"Kami akan menyurati Appraisal agar mereka datang menilai lahan yang telah diukur oleh Pertanahan. Ininya, tahapannya tinggal menunggu Appraisal," kata Sarifudin, Kamis, 12 November 2026.
71 Bidang Lahan Dibayar Bertahap Mulai 2027
Pembebasan lahan Bandara Bobong mencakup 71 bidang yang pembayarannya dijadwalkan pada 2027. Sarifudin menyebut tim appraisal direncanakan didatangkan pada pekan berikutnya agar proses penaksiran tidak tertunda.
"Pembebasan lahan Bandara sebanyak 71 bidang akan dilakukan pembayaran pada tahun depan di 2027. Insyaa Allah, pada minggu depan, kami akan datangkan mendatangkan Appraisal," jelasnya.
Penlok Bandara Bobong sendiri telah ditetapkan di Dusun Dufo, Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Penetapan lokasi itu dihadiri Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir, Asisten I, II, dan III, Kepala Bapperida Kamirudin, Kadis Perhubungan Martono, serta jajaran TNI-Polri dan 50 pemilik lahan setempat.
Dokumen Penlok Dilaporkan ke Gubernur Maluku Utara
Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu Martono menyatakan dokumen Penlok akan dilaporkan ke Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Setelah laporan itu, pengurusan berlanjut ke tahap appraisal.
"Tahapan Penlok sudah selesai dan dokumen Penlok dilaporkan ke Gubernur Malut. Kemudian, pengurusannya ke Appraisal," kata Martono.
Martono menargetkan penyerahan lahan bandara diselesaikan pada 2028 setelah disetujui Pemkab Pulau Taliabu dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Untuk kliring, Dinas Perhubungan Pulau Taliabu menargetkan proses itu berjalan pada 2027 bila disetujui.
"Kalau untuk kliring itu, perencanaan kami di Dinshub Pulau Taliabu itu kalau disetujui, maka target kami di tahun 2027 ini. Saya sudah usulkan untuk kliringnya. Intinya, administrasinya kita penuhi dulu, termasuk lahan. Kalau administrasinya sudah terpenuhi maka kita ajukan lagi ke Kementerian Perhubungan," tutup Martono.
Administrasi Lahan Jadi Syarat Pengajuan ke Kementerian Perhubungan
Pemkab Pulau Taliabu menempatkan kelengkapan administrasi lahan sebagai syarat utama sebelum usulan pembangunan Bandara Bobong diajukan ke Kementerian Perhubungan. Penlok, pengukuran pertanahan, dan appraisal menjadi rangkaian yang harus tuntas lebih dulu.
Dengan begitu, pembayaran 71 bidang lahan pada 2027 menjadi penentu apakah target penyerahan lahan pada 2028 bisa dipenuhi. Seluruh proses administratif itu berjalan di bawah koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama Dinas Perhubungan Pulau Taliabu.