MABA — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan administrasi keuangan daerah. Hal ini ditegaskan setelah berakhirnya rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menyatakan bahwa hasil evaluasi dari tim auditor akan menjadi pijakan penting bagi jajaran organisasi perangkat daerah. Menurutnya, setiap poin rekomendasi yang diberikan merupakan masukan konstruktif untuk memperkuat sistem penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Kami optimistis dengan pengawasan yang lengkap dari Pak Bupati serta arahan dan saran dari tim BPK, ke depan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bisa lebih baik lagi,” ujar Ricky saat memimpin rapat exit meeting di lingkungan Pemda setempat.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Maluku Utara ini berlangsung selama kurang lebih 35 hari. Selama periode tersebut, tim auditor melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan serta penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun anggaran 2025.
Rapat exit meeting tersebut menandai berakhirnya masa tugas tim BPK di wilayah tersebut. Agenda ini juga menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menerima berbagai masukan teknis terkait kepatuhan administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran sebelumnya.
Ricky Chairul Richfat menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi tim pemeriksa yang telah bekerja secara profesional. Ia menilai, kehadiran BPK bukan sekadar menjalankan fungsi audit, melainkan juga memberikan edukasi bagi aparatur daerah dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pemerintah daerah kini fokus pada tahap pembenahan internal untuk memastikan seluruh temuan atau catatan administratif tidak terulang di masa mendatang. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada publik.
“Kami akan berupaya melakukan perbaikan pada seluruh aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan,” tegas Ricky di hadapan jajaran pejabat daerah yang hadir dalam rapat tersebut.
Selain menindaklanjuti catatan teknis, Pemkab Halmahera Timur berharap hasil audit ini dapat memperkuat pondasi administrasi keuangan di setiap instansi. Dengan administrasi yang lebih tertib, pemerintah daerah yakin kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan seiring dengan pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan tepat sasaran.