TERNATE — Personel Kodim 1501/Ternate menghentikan paksa kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter "Pesta Babi" yang berlangsung di kawasan Benteng Oranje. Aksi pembubaran ini dilakukan saat acara yang diinisiasi AJI Ternate dan SIEJ Maluku Utara tersebut baru berjalan beberapa menit sekitar pukul 23.00 WIT.
Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi turun langsung ke lokasi untuk meminta panitia segera mematikan proyektor. Aparat menilai film karya sutradara Dandhy Laksono itu dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara.
Dandim Ternate Klaim Adanya Penolakan di Media Sosial
Letkol Inf Jani Setiadi menjelaskan bahwa tindakan tersebut didasari oleh hasil pemantauan dinamika di media sosial. Ia menyebut banyak warga yang menyampaikan penolakan terhadap pemutaran film tersebut karena judulnya dianggap memancing kegaduhan.
“Kami memonitor kegiatan ini, kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif. Dari judulnya,” ujar Jani di lokasi nobar.
Jani menegaskan bahwa langkah penghentian ini bukan merupakan penilaian subjektif institusinya semata. Ia mengklaim memiliki bukti adanya keresahan masyarakat yang berkembang di ruang digital terkait muatan film dokumenter tersebut.
“Ini bukan pendapat pribadi saya, tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukan, banyak yang sifat provokatif, menurut masyarakat, menurut di media sosial,” tambahnya. Ia juga mengaitkan kebijakan ini dengan upaya mitigasi isu SARA yang sedang sensitif di Maluku Utara.
AJI Ternate Sebut Pembubaran Sebagai Bentuk Intimidasi
Pihak penyelenggara mengecam keras intervensi militer dalam kegiatan diskusi sipil tersebut. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menyatakan bahwa tindakan personel TNI telah menciptakan tekanan psikologis bagi para peserta yang hadir.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga,” tegas Yunita.
Menurut Yunita, alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak memiliki dasar kuat karena kegiatan berlangsung secara damai. Panitia menilai tidak ada tindakan provokasi apa pun di lokasi sebelum personel TNI datang melakukan pembubaran.
Atas insiden ini, AJI Ternate berencana melakukan konsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil untuk menyikapi pelanggaran terhadap hak publik dalam berdiskusi. Mereka menilai kejadian di Benteng Oranje ini telah mencederai prinsip kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.
