MALUKU UTARA — Komentar itu muncul saat Grande masih dalam rangkaian tur dunia Eternal Sunshine Tour. Dalam unggahan yang memperlihatkan Trump berjalan naik ke panggung, video itu mengutip penggalan lirik "Me and my truth we sit in silence..." sebelum menampilkan narasi "Men can't have babies and should never compete in sports."
Grande tidak tinggal diam. Lewat akun TikTok pribadinya, ia menulis dua kalimat singkat yang langsung menjadi sorotan: "Never use my music again. Also, your truth is false." Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa ia menolak karyanya dikaitkan dengan kampanye politik yang bertentangan dengan nilai-nilainya.
Menurut laporan Deadline, label rekaman Grande sudah bergerak cepat untuk menarik lagu tersebut dari video kampanye. Langkah ini bukan pertama kalinya dilakukan musisi terhadap penggunaan musik tanpa izin dalam konten politik.
Sebelumnya, pada Juni 2024, Grande juga mengecam Gedung Putih karena menggunakan lagunya yang berjudul "Bye" dalam video promosi Immigration and Customs Enforcement (ICE). Saat itu, ia menyebut penggunaan tersebut tidak pantas dan tidak sesuai dengan pesan yang ingin ia sampaikan lewat karyanya.
Grande bergabung dengan daftar panjang musisi yang menolak musik mereka dipakai dalam kampanye politik tanpa izin. Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, SZA, The Rolling Stones, Neil Young, Katy Perry, Kesha, Radiohead, Noah Kahan, Jess Glynne, dan Kenny Loggins tercatat pernah melayangkan protes serupa.
Fenomena ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran artis terhadap penggunaan karya mereka sebagai alat kampanye. Sebagian besar musisi memilih mengambil jalur hukum atau negosiasi dengan tim kampanye untuk menghentikan penggunaan lagu, sementara yang lain memilih menyuarakan penolakan secara terbuka di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, tim kampanye Trump belum memberikan tanggapan resmi atas komentar Grande. Sementara itu, lagu "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" sendiri merupakan single dari album ketujuh Grande, Eternal Sunshine, yang dirilis pada 2024 dan sempat memuncaki berbagai tangga lagu internasional.
Konflik antara musisi dan kampanye politik ini kembali membuka diskusi tentang hak cipta, etika penggunaan karya seni, dan batas antara dukungan politik dengan eksploitasi karya kreatif. Bagi penggemar musik di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik lagu yang mereka dengarkan, ada hak moral dan kontrol kreatif yang dijaga ketat oleh para artisnya.