TERNATE — Peserta yang dipanggil pada gelombang terbaru diprioritaskan dari kalangan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. Uji kompetensi berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Ternate, Jalan Jati Lurus, Kota Ternate.
Pelaksana Tugas Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian menyebut uji kompetensi dan penguatan manajemen talenta diarahkan pada dua sasaran sekaligus: pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention KPK dan penataan karier pegawai.
"Pelaksanaan uji kompetensi dan penguatan manajemen talenta ini difokuskan pada pemenuhan target MCP KPK serta penataan karier pegawai yang transparan dan akuntabel," kata Zulkifli saat dihubungi di Ternate, Senin, 19 Oktober 2026.
Data BKD Maluku Utara mencatat 1.520 ASN telah mengikuti uji kompetensi hingga pertengahan Oktober 2026. Tambahan 150 peserta dari gelombang terbaru membuat jumlahnya diperkirakan mencapai 1.670 ASN, dengan catatan seluruh peserta menyelesaikan tahapan penilaian.
Artinya, BKD masih perlu menjangkau sekitar 100 ASN lagi untuk memenuhi target 1.770 peserta sampai akhir 2026. Sisa pekerjaan itu harus dituntaskan dalam hitungan pekan.
Di jalur lain, BKD memperluas sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen talenta melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta milik BKN. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado bersama tim dijadwalkan mendampingi coaching clinic SIMATA dan sosialisasi manajemen talenta di UPT BKN Ternate pada 20–23 Oktober 2026.
Sebanyak 500 ASN diundang mengikuti kegiatan tersebut secara bertahap. Sebelumnya, BKD menggelar sosialisasi serupa pada April 2026 dengan melibatkan 200 peserta.
Dengan tambahan peserta pada Oktober, jumlah ASN yang dijangkau melalui sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta sepanjang 2026 ditargetkan mencapai 700 orang.
Penerapan manajemen talenta diharapkan membantu pemerintah daerah memetakan potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Peta itu menjadi dasar pengembangan karier serta pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
BKD menargetkan sistem tersebut dapat diperluas ke seluruh OPD. Melalui penilaian berbasis kompetensi dan kinerja, proses promosi serta penempatan pegawai diharapkan berlangsung lebih objektif dan transparan.
Sistem yang sama diharapkan mempersempit ruang praktik jual-beli jabatan dan nepotisme dalam pengelolaan ASN. Namun, pembenahan birokrasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta uji kompetensi atau sosialisasi aplikasi.
Konsistensi penerapan manajemen talenta, transparansi promosi, serta kesesuaian antara kompetensi pegawai dan jabatan yang diisi menjadi faktor penentu agar reformasi birokrasi berjalan berkelanjutan di Pemprov Maluku Utara.