MALUKU UTARA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan seluruh kebutuhan semikonduktor Indonesia masih dipenuhi impor. Kebijakan e-KTP Malaysia disebut menjadi pemicu utama negara itu membangun industri chip sendiri, sementara program serupa di Indonesia tak berlanjut ke pengembangan industri.
Brian menyampaikan hal itu dalam acara Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, ketertinggalan Indonesia bukan soal kapasitas pasar, melainkan soal kemauan membangun rantai industri dari hilir ke hulu.
"Sampai sekarang mungkin 100% semikonduktor kita masih impor semua. Jadi memang kita masih tertinggal, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berlari. Bukannya tidak mungkin, karena negara tetangga kita Malaysia saja sudah bisa," ujar Brian.
e-KTP Malaysia Jadi Pemantik Industri Chip
Brian menuturkan, Malaysia membangun industri semikonduktor bukan karena kebetulan. Kebijakan penggunaan chip pada kartu identitas elektronik memaksa negara itu menyiapkan kapasitas produksi dalam negeri.
Populasi Malaysia yang sekitar 28 juta jiwa justru menjadi keunggulan tersendiri. Volume kebutuhan chip untuk e-KTP mereka cukup besar untuk menopang investasi pabrik, sementara Indonesia dengan 287 juta penduduk seharusnya punya skala pasar jauh lebih besar.
"Malaysia itu salah satu pendongkrak majunya industri semikonduktor sebenarnya adalah kebijakan e-KTP Pak Dirut. Gegera e-KTP, karena penduduknya hanya 28 juta ya, kita 287 juta. Mereka membangun industri semikonduktor, industri chip. Nah mestinya kita e-KTP-nya sudah, tapi industri yang masih ketinggalan," katanya.
Indonesia Sudah Punya e-KTP, Industri Tak Ikut Tumbuh
Indonesia memang lebih dulu menerapkan e-KTP secara massal. Namun program identitas digital itu tidak diikuti pembangunan ekosistem produksi chip, sehingga nilai tambahnya lari ke pemasok luar negeri.
Selisihnya terlihat dari struktur impor. Hampir seluruh komponen semikonduktor yang dipakai industri elektronik, perbankan, hingga kartu identitas masuk dari luar negeri, membuat neraca perdagangan sektor teknologi rentan terhadap pelemahan rupiah.
Bagi pelaku usaha, ketergantungan impor berarti biaya bahan baku ikut terpapar kurs dan gangguan rantai pasok global. Kondisi ini juga membatasi ruang tumbuh produsen lokal yang ingin naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi.
PR untuk Peruri dan Seluruh Pemangku Kepentingan
Brian menyerahkan tantangan pengembangan industri teknologi tinggi kepada Perum Peruri bersama kementerian dan badan usaha milik negara terkait. Menurutnya, Peruri punya posisi strategis karena mengelola produksi dokumen dan instrumen bernilai tinggi.
"Nah ini PR buat Pak Dirut Peruri bersama seluruh jajaran. Mari kita dorong, lahirnya industri-industri berteknologi maju," katanya.
Dorongan itu sejalan dengan agenda kemandirian teknologi nasional. Brian berharap kolaborasi lintas lembaga bisa mempercepat lahirnya industri berteknologi maju, bukan sekadar perakitan, tetapi juga desain dan produksi komponen.
Malaysia menjadi pembanding yang relevan. Negara itu kini masuk jajaran pemain utama ekspor semikonduktor dunia, dengan banyak perusahaan global menempatkan fasilitas perakitan dan pengujian di sana.
Jalan Indonesia masih panjang. Namun dengan pasar domestik 287 juta jiwa dan kebutuhan chip yang terus naik dari sektor identitas digital, pembayaran, dan otomotif, fondasi permintaan sebenarnya sudah ada. Yang belum terbangun adalah kebijakan industri yang menyambungkan permintaan itu ke kapasitas produksi dalam negeri.
