TERNATE — Musyawarah Provinsi III APINDO Maluku Utara dihadiri Ketua Umum Dewan Pembina Nasional APINDO Shinta W. Kamdani beserta jajaran pengurus pusat. Sherly menyebut kunjungan pengurus pusat menjadi kesempatan melihat langsung tantangan pelaku usaha di kawasan Indonesia Timur.
Menurut Sherly, pelaku usaha di Indonesia Timur menghadapi keterbatasan berlapis, dari tingginya biaya operasional hingga sempitnya akses terhadap peluang ekonomi.
“Di Indonesia Timur, kita butuh bekerja lebih rajin, lebih kuat, dan lebih hemat. Tetapi kesempatan yang tersedia masih terbatas, biayanya mahal, dan peluangnya kurang,” ungkap Sherly.
Sherly menyoroti besarnya potensi Maluku Utara di sektor perkebunan, perikanan, UMKM, dan koperasi. Potensi itu dinilainya belum sepenuhnya memberi manfaat ekonomi optimal.
Ia secara khusus menyinggung sektor perikanan dan konsep ekonomi biru yang dinilai berpeluang besar dikembangkan di Maluku Utara.
“Maluku Utara punya potensi yang besar, tetapi baru sampai di potensi, belum sampai di duitnya, belum sampai di cuannya,” ujarnya.
APINDO diharapkan membantu mengubah potensi tersebut menjadi peluang usaha menguntungkan melalui penguatan investasi, akses pasar, kemitraan usaha, dan pengembangan rantai pasok. Komoditas perkebunan seperti cengkeh juga dinilai berpeluang dikembangkan lewat jaringan bisnis dan kemitraan pengusaha.
Infrastruktur menjadi sorotan lain dalam sambutan Sherly. Keterbatasan jalan, pelabuhan, dan bandara memengaruhi kelancaran distribusi barang serta menaikkan biaya logistik.
Sherly berharap bidang infrastruktur APINDO menjadi mitra diskusi pemerintah daerah merumuskan langkah mengatasi hambatan tersebut. Perbaikan infrastruktur dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan membuka akses produk lokal ke pasar nasional maupun internasional.
Pengembangan ekonomi tidak cukup dilakukan lewat pertemuan dan koordinasi di tingkat provinsi. Sherly meminta jajaran APINDO memperkuat komunikasi dengan pengurus kabupaten agar peluang investasi diidentifikasi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Pendekatan itu diharapkan mendorong pertumbuhan usaha lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai ekonomi lebih besar.
Sherly juga menyampaikan perkembangan pembangunan pertahanan di Maluku Utara. Keberadaan Komando Daerah Militer (Kodam) serta pembangunan lima batalyon yang sedang berjalan berpotensi memberi dampak ekonomi bagi daerah.
Bertambahnya personel TNI yang bertugas dan tinggal di Maluku Utara dinilai menciptakan permintaan terhadap bahan pangan, jasa, dan produk lokal. Pelaku usaha daerah berpeluang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa sepanjang sesuai ketentuan berlaku.
Melalui Musprov III APINDO Maluku Utara, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi lebih kuat dengan dunia usaha untuk mengatasi hambatan investasi dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.