Pemprov Malut Ajukan Anggaran Rp2,9 Triliun ke Pemerintah Pusat untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Koridor Trans Kie Raha

JAKARTA — Pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menghasilkan sejumlah titik terang bagi percepatan pembangunan di provinsi penghasil nikel tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah usulan anggaran Rp2,9 triliun yang mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana.

Mengapa Sofifi Butuh Anggaran Besar?

Meski telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi secara administratif, Sofifi masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Mulai dari minimnya pasar tradisional hingga aksesibilitas transportasi yang belum memadai. Saat ini, akses menuju Sofifi masih bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Ternate yang dilanjutkan dengan perjalanan laut.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Konektivitas kawasan menjadi kata kunci agar Sofifi bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Koridor Trans Kie Raha: Waktu Tempuh Dipangkas Jadi Satu Jam

Salah satu proyek andalan yang dibahas adalah koridor strategis Trans Kie Raha. Jalan ini dirancang menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Jika terealisasi, waktu tempuh yang saat ini mencapai 3,5 hingga 5 jam diproyeksikan bisa dipangkas menjadi sekitar satu jam.

Pemangkasan waktu ini bukan sekadar soal kenyamanan. Lebih dari itu, koridor ini diyakini mampu memperkuat konektivitas logistik dan distribusi kebutuhan pangan menuju kawasan industri nikel yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku Utara.

Pusat Industri Nikel Dunia dengan Omzet Rp150 Triliun per Tahun

Maluku Utara saat ini memegang peran strategis sebagai salah satu pusat industri nikel dunia. Dari total 166 smelter nasional, sekitar 100 unit berada di wilayah ini, berkontribusi hingga 50 persen terhadap produksi nasional. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan mencapai hampir Rp150 triliun per tahun.

Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata melalui penguatan infrastruktur dasar.

Respons Menko AHY: Perhatian Khusus untuk Ketimpangan Ekonomi

Menanggapi paparan Gubernur Sherly, Menko AHY menyampaikan apresiasi atas capaian dan perencanaan strategis Pemprov Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur.