TIDORE — Muhammad Sinen menegaskan bahwa keberhasilan sensus ekonomi nasional tidak bisa dibebankan semata-mata kepada pemerintah atau Badan Pusat Statistik (BPS). Ia meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan untuk bersinergi penuh dengan petugas BPS selama proses pendataan berlangsung.
"Keberhasilan sensus ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah atau BPS," ujar Sinen dalam sambutannya.
Mengapa Data Ekonomi Lokal Sangat Dibutuhkan?
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut hadir dalam pencanangan tersebut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi perekonomian nasional dan daerah. Ia secara khusus menyoroti Maluku Utara yang tengah mengalami transformasi ekonomi signifikan.
"Sensus ini strategis karena Maluku Utara mengalami transformasi ekonomi signifikan," kata Amalia.
Transaksi Digital Jadi Fokus Utama Pendataan
Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE2026 dirancang untuk menangkap perubahan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin digital. Perkembangan transaksi daring dan perdagangan elektronik di wilayah kepulauan seperti Tidore menjadi perhatian khusus dalam proses pengumpulan data.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan BPS. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh data yang dihimpun terbebas dari kendala administrasi dan mencerminkan kondisi riil perekonomian warga.
Apa Langkah Pemkot Selanjutnya?
Muhammad Sinen menginstruksikan jajarannya untuk proaktif mendampingi petugas sensus saat turun ke kelurahan dan kampung. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif.
Data tersebut nantinya akan menjadi landasan perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. Tanpa partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi yang benar, kata Sinen, potensi ekonomi daerah sulit tergali secara optimal.
