TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memastikan penerapan kontrak payung menjadi prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Ia menyebut skema ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi UMKM lokal untuk bersaing di proyek-proyek strategis.
Apa Itu Kontrak Payung dan Manfaatnya bagi UMKM?
Kontrak payung merupakan perjanjian kerangka kerja antara pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk jangka waktu tertentu. Dalam forum yang dihadiri perwakilan LKPP dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sherly menekankan bahwa konsolidasi pengadaan melalui skema ini akan memperkuat peran pelaku usaha kecil.
"Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti secara konkret sehingga proyek pemerintah tidak hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, tetapi memberikan efek domino yang besar bagi UMKM lokal di Maluku Utara," ujar Sherly dalam sambutannya.
Tiga Target Utama dari Forum Pengadaan
Kegiatan yang digelar di Bela Hotel, Ternate, ini merupakan kolaborasi antara LKPP, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Pemprov Maluku Utara. Sherly menyebut ada tiga capaian yang diharapkan dari pertemuan tersebut.
- Kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan kontrak payung agar terhindar dari masalah hukum dan administrasi.
- Konsolidasi pengadaan material untuk menekan harga dan memastikan ketersediaan barang.
- Tata kelola pengadaan yang baik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan selesai.
Mitigasi Risiko Lewat Kolaborasi dan Sistem Pengaduan
Gubernur menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, memperkuat kolaborasi antara LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), TAPD, OPD, dan pelaksana pengadaan. Kedua, memperkuat sistem pengaduan agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat.
"Saya berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap berbagai potensi permasalahan," kata Sherly.
Ketiga, ia mendorong agar belanja pemerintah benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak langsung pada pertumbuhan usaha lokal.
Kompetensi PPK Jadi Perhatian ke Depan
Selain mendorong kontrak payung, Sherly juga menyoroti kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan. Ia meminta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terus ditingkatkan kompetensinya melalui sertifikasi dan pelatihan.
"Ke depan kita perlu memperkuat kompetensi PPK, meningkatkan sertifikasi PBJP, serta mendorong lebih banyak ASN untuk berkarier di bidang pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.
