MALUKU UTARA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) akhirnya merampungkan salah satu hambatan klasik dalam eksplorasi migas: urusan lahan. Pekan ini, SKK Migas bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Ditjen Migas, serta tiga kepala daerah meneken nota kesepahaman untuk mempercepat pembebasan tanah bagi proyek pengeboran di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut kesepakatan ini membuka jalan bagi tiga proyek strategis yang selama ini tertahan. "Total potensi cadangan migasnya adalah 23 juta barel dan 1,5 TCF," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/7).
Pertamina EP dan ExxonMobil Jadi Motor Utama
Proyek pertama adalah sumur KKW yang dioperasikan KKKS ExxonMobil Cepu di Bojonegoro, dengan kebutuhan lahan sekitar 0,6 hektare. ExxonMobil selama ini dikenal sebagai operator Blok Cepu yang menyumbang porsi besar produksi minyak nasional.
Selanjutnya, sumur BGE-1 milik KKKS Pertamina EP di Bojonegoro membutuhkan lahan 3,5 hektare. Pertamina EP sebagai anak usaha Pertamina Hulu Energi tengah gencar mengejar tambahan produksi dari sumur-sumur eksisting di Jawa Timur.
Proyek ketiga adalah tiga sumur—RBG-5, RBG-6, dan RBG-7—yang dioperasikan KKKS TIS di Kabupaten Demak dan Grobogan. Total lahan yang dibutuhkan mencapai 4,4 hektare. Kawasan ini dikenal memiliki potensi gas yang belum tergarap maksimal.
Mengapa Proyek Ini Krusial?
Produksi minyak bumi Indonesia terus menurun dalam satu dekade terakhir. Sumur-sumur tua di lapangan utama seperti Rokan dan Cepu mengalami depletion rate alami. Tanpa pengeboran sumur baru, target produksi 1 juta barel per hari pada 2030 akan sulit tercapai.
Djoko menambahkan, percepatan penyediaan lahan menjadi faktor penentu. "Kami berharap seluruh tahapan persiapan berjalan lancar sehingga kegiatan pengeboran bisa segera dimulai," katanya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang memangkas birokrasi perizinan. "Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa Bapak-Ibu semua," ungkap Djoko.
Dampak bagi Ketahanan Energi
Tambahan 35.000 BOPD setara dengan kebutuhan konsumsi BBM sekitar 3,5 juta orang per hari. Sementara tambahan 450 MMSCFD gas bumi bisa memasok kebutuhan listrik untuk jutaan rumah tangga atau bahan baku industri pupuk dan petrokimia.
Pemerintah menargetkan lifting minyak 2025 sekitar 600.000 BOPD. Kontribusi dari tiga proyek ini setara 5,8 persen dari target nasional—angka yang signifikan untuk menekan impor migas yang membebani neraca perdagangan.
Dengan rampungnya urusan lahan, fokus kini beralih ke mobilisasi alat bor dan kontraktor pengeboran. Jika tidak ada kendala teknis, produksi perdana dari sumur-sumur ini diharapkan bisa mengalir dalam 12-18 bulan ke depan.
