HALMAHERA UTARA — DPRD Kabupaten Halmahera Utara resmi menyerahkan dokumen catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2025 kepada Bupati Piet Hein Babua. Rapat Paripurna yang digelar Jumat (24/4/2026) di Kantor DPRD Halut itu menyoroti dua hal utama: perlunya penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dua Rekomendasi Strategis dari Panja DPRD
Panitia Kerja (Panja) LKPJ yang dibentuk DPRD telah membahas dokumen pertanggungjawaban kepala daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya, secara umum LKPJ dinilai telah disusun dengan baik, namun masih ada poin yang perlu ditindaklanjuti.
Anggota DPRD Halut Jumar Mafoloi yang membacakan laporan Panja menyebutkan dua rekomendasi utama. Pertama, penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar program pembangunan lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Kedua, optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja OPD penghasil.
Apresiasi untuk Pembangunan dan Rute Pelni
Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa dalam pidatonya memberikan apresiasi atas upaya pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah. Ia secara khusus menyoroti rencana peresmian jalur pelayaran kapal Pelni rute Halmahera Utara pada 27 April 2026.
“DPRD memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah, termasuk rencana peresmian jalur pelayaran kapal Pelni rute Halut,” ujar Christina. Ia menambahkan, kehadiran jalur pelayaran itu diharapkan memperkuat konektivitas wilayah dan membuka akses transportasi yang lebih luas bagi masyarakat.
Penyerahan Dokumen sebagai Wujud Akuntabilitas
Setelah laporan Panja disampaikan, agenda dilanjutkan dengan penyerahan resmi dokumen Catatan dan Rekomendasi DPRD dari Ketua DPRD Christina Lesnussa kepada Bupati Piet Hein Babua. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif.
DPRD berharap seluruh catatan dan rekomendasi dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dalam perencanaan program pembangunan ke depan. Evaluasi terhadap LKPJ tahun 2025 diharapkan tidak berhenti pada penyampaian rekomendasi, melainkan benar-benar menjadi dasar perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.
