MALUKU UTARA — Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie mengusulkan koalisi internasional negara-negara di luar Amerika Serikat dan China untuk membangun alternatif ekosistem kecerdasan buatan. Gagasan itu bagian dari konsep The Middle Way Wantiknas, disampaikan dalam forum diskusi "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Usulan menyasar Jepang, India, Swedia, hingga Mesir sebagai calon mitra.
Ilham menilai peta AI global kini makin terkonsentrasi pada dua kutub, Amerika Serikat dan China. Negara lain berisiko hanya menjadi pengguna akhir teknologi yang dirancang di luar kepentingan mereka.
Dari situ muncul dorongan agar negara-negara di luar kedua blok itu membangun jalur sendiri. Kolaborasi lintas negara dianggap lebih realistis ketimbang each negara membangun model AI raksasa secara terpisah.
Siapa Saja Calon Mitra Koalisi
Ilham menyebut sejumlah negara yang berpotensi diajak bergabung. Jepang dan India masuk daftar karena kapasitas riset dan pasar digitalnya besar.
Negara Eropa seperti Swedia dinilai punya kerangka regulasi dan industri teknologi yang matang. Mesir disebut sebagai representasi kawasan Afrika dan Timur Tengah.
Daftar itu belum final. Wantiknas memposisikannya sebagai gambaran awal bahwa koalisi tidak harus terbatas pada satu kawasan atau satu tingkat pembangunan teknologi.
Kedaulatan Digital Bukan Berarti Buat Semua Sendiri
Ilham menegaskan kedaulatan digital tidak identik dengan swasembada teknologi. Membangun seluruh komponen AI dari nol bukan target yang realistis bagi Indonesia.
Yang lebih penting, menurut dia, adalah tersedianya pilihan dan posisi tawar yang setara. Negara tidak berada dalam kondisi didikte pihak lain soal teknologi yang dipakai.
"Jadi sovereignty, kedaulatan adalah mempunyai pilihan, juga tidak dalam posisi di-dikte oleh pihak lain dan mempunyai alternatif. Saya kira itu yang optimal," kata Ilham.
Mengapa Isu Ini Penting bagi Pelaku Digital Indonesia
Ketergantungan pada satu atau dua penyedia AI global berdampak langsung ke biaya dan kendali data. Startup lokal yang membangun layanan di atas model pihak ketiga menghadapi risiko perubahan harga, kebijakan, hingga akses.
Alternatif ekosistem AI lintas negara bisa membuka ruang bagi pengembang Indonesia untuk ikut serta di rantai pasok, bukan sekadar jadi pasar. Pemerintah sendiri sudah mendorong penggunaan AI di sektor publik dan UMKM.
Usulan koalisi ini masih berupa gagasan di forum diskusi, belum masuk ke kerangka kebijakan resmi. Belum ada jadwal pertemuan lanjutan atau negara yang menyatakan komitmen.
