HALMAHERA BARAT — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengambil langkah proaktif dengan melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Bupati James Uang menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Senin (3/8/2026), untuk membahas sejumlah hak fiskal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan seremonial. James menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan pemerintah pusat diperlukan untuk menyelesaikan potensi hambatan regulasi maupun teknis sejak dini.
Memastikan Hak Daerah Tidak Terhambat Administrasi
Menurut James, konsultasi ini merupakan bagian dari komitmen tata kelola pemerintahan yang baik. Ia ingin memastikan setiap alokasi dana dari pusat bisa turun sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Kami datang berkonsultasi mengenai sejumlah hak keuangan daerah yang bersumber dari APBN agar penyalurannya dipastikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan tidak ada kendala yang berpotensi menghambat hak-hak daerah," ujar James dalam pernyataannya.
Dana Pusat Jadi Penopang Sektor Vital di Halmahera Barat
Kepastian alokasi APBN menjadi hal yang krusial bagi kelangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Halmahera Barat. Dana transfer daerah tersebut menjadi penopang utama berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berkomitmen untuk terus menjalin sinergi kuat dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya agar setiap alokasi anggaran pusat dapat terwujud dalam bentuk manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah Bupati James ini menjadi sinyal penting bagi publik bahwa pemkab serius mengawal hak fiskal daerah. Dengan komunikasi yang terjaga, diharapkan pembangunan strategis di Halmahera Barat tidak tersendat akibat persoalan administrasi di tingkat pusat.
